Sudan Bentuk Pemerintah Baru

SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Sudan mengumumkan pembentukan pemerintah pertama sejak penggulingan penguasa lama, Omar Hassan al-Bashir, pada bulan April.

Pemerintah dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan tiga tahun pembagian kekuasaan yang ditandatangani bulan lalu antara militer dan partai-partai sipil dan kelompok-kelompok protes.

Perdana Menteri Abdalla Hamdok, hari Kamis (5/9) mengumumkan nama 18 menteri di kabinet baru, dan akan menambah dua nama lagi. "(Pemerintah baru) akan bekerja segera dengan cara yang harmonis dan kolektif," kata Hamdok kepada pers di Khartoum, seperti diberitakan media Mesir, Al Ahram.

Dia menyebutkan sebagai fase baru sejarah Sudan dan upaya untuk restrukturisasi negara Sudan. Pemerintah baru adalah langkah penting dalam transisi dari hampir 30 tahun di bawah kekuasaan Bashir, di mana Sudan dilanda konflik internal, isolasi internasional dan masalah ekonomi yang berat.

Namun, bulan-bulan sejak jatuhnya Bashir, Sudan menghadapi ketegangan antara pasukan keamanan yang kuat dan kelompok-kelompok sipil yang mendorong demokrasi, reformasi dan tuntutan keadilan bagi mereka yang tewas selama penumpasan pada pemrotes.

Kabinet baru mengalami penundaan akibat tarik-menarik kepentingan untuk posisi. Ada 18 menteri yang diumumkan pada hari Kamis dan disetujui awal pekan ini. Di antara menteri ada empat perempuan, di antaranya Asmaa Abdallah, yang menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di negara itu.

Juga Ibrahim Elbadawi, mantan ekonom Bank Dunia yang akan menjabat sebagai menteri keuangan, dan Madani Abbas Madani, seorang pemimpin koalisi sipil yang menegosiasikan kesepakatan transisi dengan militer, sebagai menteri perindustrian dan perdagangan.

Jenderal Jamal Omar, anggota Dewan Militer Transisi yang mengambil alih kekuasaan dari Bashir, ditunjuk sebagai menteri pertahanan.

Tantangan Pemerintah Baru

Pemerintah Hamdok menghadapi tantangan untuk mendapatkan dana miliaran dolar AS guna menutupi keuangan negara itu untuk mengimpor barang-barang dasar seperti bahan bakar dan tepung. Dan juga memperbaiki Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, serta memangkas pengeluaran militer yang selama ini mencapai 70% dari anggaran negara.

Pemerintah juga menghadapi tantangan keamanan dengan menciptakan perdamaian di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh pemberontakan selama dalam kekuasaan Bashir.

"Prioritas utama masa transisi adalah menghentikan perang dan membangun perdamaian yang berkelanjutan," kata Hamdok, dan menambahkan bahwa Sudan membentuk komite untuk menyusun kerangka kerja untuk Komisi Perdamaian.

Masa depan Sudan dilihat sebagai hal yang penting bagi kawasan yang bergejolak akibat konflik. Negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi bersaing mempengaruhi dan memiliki hubungan dekat dengan komandan tinggi militer Sudan.

Militer menjatuhkan Bashir setelah 16 pekan protes yang dipicu oleh krisis ekonomi dengan inflasi yang tinggi, kekurangan uang tunai dan bahan bakar.

Dewan militer mengambil alih dan memulai pembicaraan dengan kelompok-kelompok protes dan oposisi, tetapi negosiasi dirusak oleh kekerasan mematikan terhadap demonstran.

Menurut kesepakatan bulan lalu, dewan yang berdaulat akan memimpin selama 21 bulan pertama sebelum menyerahkan kepada kepemimpinan sipil selama 18 bulan sebelum pemilihan.

Perubahan di Sudan telah membangkitkan ingatan tentang pemberontakan Musim Semi Arab yang melanda kawasan tersebut pada 2011. Ketika itu ada harapan awal untuk reformasi dan menghentikan konflik bersenjata di beberapa negara.

Editor : Sabar Subekti