Sudan Minta Dihapus dari Daftar Negara Sponsor Terorisme
SATUHARAPAN.COM- Sudan mengharapkan dihapus dari daftar negara yang mensponsori terorisme. “Sudan telah kembali ke kancah internasional setelah 30 tahun di luar itu. Ini harus terjadi! Tapi kami membutuhkan bantuan dan dukungan ini untuk melakukannya,” kata Perdana menteri Sudan, Abdalla Adam Hamdok.
Sudan ingin berkontribusi kepada komunitas internasional, tetapi akan membutuhkan bantuan, karena berupaya untuk merevitalisasi ekonominya yang runtuh, kata Hamdok, pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hari Sabtu (26/9).
Negara Afrika itu berada di jalur transisi politik setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir pada April 2019. "Sudan, dengan darah para martirnya, telah melalui beberapa dekade tirani, ketidakadilan, dan kemerosotan sosial," katanya.
“Terlepas dari semua itu, masa transisi revolusi muda yang mulia ini mengalami banyak kesulitan, yang membutuhkan dukungan masyarakat internasional agar dapat melaksanakan proyek-proyek pemerintah dan rencana-rencana yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi.”
Warisan Ekonomi yang Lumpuh
Hamdock mengatakan, pemerintah transisi Sudan telah mewarisi "ekonomi yang lumpuh" dan "sektor pelayanan yang lemah dan hancur", termasuk sistem kesehatan yang telah diabaikan selama beberapa dekade. “Musuh gelap dan aneh” dari COVID-19 menghadirkan komplikasi tambahan masalah tersebut.
Sudan juga menghadapi bencana banjir akibat hujan lebat baru-baru ini yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda. Puluhan ribu rumah runtuh sebagian atau seluruhnya, katanya.
"Kami melakukan upaya tak kenal lelah untuk mempertimbangkan kembali undang-undang nasional dan memastikan bahwa itu selaras dengan kriteria dan konvensi internasional," katanya mengacu pada upaya untuk "membersihkan" undang-undang tentang kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak perempuan, dan impunitas.
Namun, Hamdok menyatakan bahwa dukungan internasional sangat penting jika reformasi ekonomi ingin terjadi. Oleh karena itu, pengampunan hutang dan "perlakuan istimewa" adalah perhatian utama. Sudan juga harus dihapus dari daftar negara yang mensponsori terorisme, tambahnya.
“Sudan telah kembali ke kancah internasional setelah 30 tahun di luar itu. Ini harus terjadi! Tapi kami membutuhkan bantuan dan dukungan ini untuk melakukannya,” katanya.
Editor : Sabar Subekti
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...