Sudan Normalisasi Hubungan dengan Isael Jika Disetujui Parlemen

KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, siap melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel setelah parlemen transisi menyetujui langkah tersebut, kata dua sumber pemerintah Sudan mengatakan kepada Reuters, hari Kamis (22/10).

Komentar tersebut adalah tanda paling jelas bahwa Hamdok, di bawah tekanan Amerika Serikat, bersedia mempertimbangkan Sudan untuk menjalin hubungan dengan bekas musuhnya, Israel.

Langkah seperti itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena dewan masih perlu dibentuk berdasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara perwira militer dan warga sipil yang telah menjalankan pemerintahan bersama sejak penggulingan otokrat Omar Al-Bashir pada 2019.

Belum jelas kapan dewan akan dibentuk, dan belum ada tanggapan dari pemerintah untuk permintaan komentar.

Pemerintah teknokratis Hamdok sejauh ini menolak dorongan AS agar Sudan mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang keduanya menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan formal dengan Israel di Gedung Putih bulan lalu.

Sebaliknya, tokoh-tokoh militer yang memimpin transisi politik Sudan tampak terbuka untuk menormalisasi hubungan, meskipun kelompok sipil termasuk sayap kiri dan politisi Islam lebih terlihat enggan.

"Perdana menteri akan melanjutkan langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Dewan Transisi, Abdel Fattah Al-Burhan, untuk menjalin hubungan dengan Israel jika dewan legislatif dibentuk, menyetujui keputusan untuk menormalisasi hubungan," kata sumber senior.

Masalah ini sensitif di Sudan, yang dulunya adalah salah satu musuh garis keras Israel.

Kehati-hatian Khartoum mencerminkan kekhawatiran bahwa langkah kebijakan luar negeri besar pada saat krisis ekonomi yang parah dapat mengganggu keseimbangan antara faksi militer dan sipil, dan bahkan membahayakan pemerintah, kata dua sumber senior pemerintah Sudan.

Tetapi kesepakatan antara Sudan dan Israel mungkin semakin dekat pada hari Senin ketika Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Washington akan menghapus Khartoum dari daftar negara sponsor terorisme. Daftar ini menghalangi Sudan untuk mendapatkan keringanan utang dan bantuan luar negari. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti