Sudan Selatan Di Bawah Ancaman Serius

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - "Kami tahu banyak dari Anda menderita akibat serangan mengerikan. Keluarga yang melarikan diri dari rumah mereka. Banyak dari Anda telah kehilangan orang yang dicintai dan berduka,” kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon dalam pernyataannya hari Rabu (25/12) di markas besar PBB di New York.

“Warga sipil tak berdosa menjadi sasaran karena etnisitas mereka. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," kata Ban  menambahkan terkait keprihatinan yang kuat dengan situasi di Sudan Selatan.

Konflik politik dan etnis di Sudan Selatan  telah menimbulkan kekacauan di negara itu dan sejumlah pemimpin negara memperingatkan potensi terjadinya genosida. Dalam pernyataan itu, Ban mengingatkan kembali pada para pemimpin untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan berjanji untuk mengakhiri kekerasan yang telah negara termuda di dunia ini.

Kekerasan yang meningkat di Sudan Selatan menyebabkan ratusan orang meninggal, termasuk dua pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain itu setidaknya 90.000 orang harus mengungsi karena kekerasan antar etnik dalam sepuluh hari terakhir.

Sudan Selatan  merdeka dan menjadi negara sendiri dua tahun lalu setelah memisahkan diri dari Sudan. Konflik tersebut terkait perebutan kekuasaan dan berkembang menjadi konflik etnis dengan menargetkan juga warga sipil.

"Sudan Selatan berada di bawah ancaman,” kata Ban. "Saya telah memperingatkan semua pihak yang  melakukankejahatan akan mereka bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Sekjen untuk meningkatkan kekuatan pasukan Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS)  untuk melindungi sekitar  58.000 warga sipil yang melarikan diri dan berlindung di markas pasukan penjaga perdamaian.

Dalam resolusi dengan suara bulat, Dewan menyetujui pasukan PBB dari 7.000 menjadi sekitar 14.000. Namun Ban mengatakan bahwa dengan tambahan pasukan itu belum tentu bisa melindungi setiap warga sipil. Yang diperlukan adalah kesediaan para pihak mengakhiri konflik.

Pada hari Rabu (25/12), badan-badan bantuan PBB mengatakan mereka membutuhkan dana sebesar US$166 juta untuk kebutuhan mendesak akibat krisis sampai Maret 2014. Dana  itu termasuk program darurat untuk sekitar 200.000 pengungsi. (un.org)