Surat Terbuka untuk SBY Menolak RUU Pilkada

Salah satu aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada saat menggelar aksi menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam aksinya para aktivis demokrasi menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendengarkan aspirasi rakyat saat menggelar aksi di seberang Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/9) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada saat mengenakan topeng berwajah sejumlah kepala daerah yang dikenal menentang pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD membawa amplop surat untuk Presiden SBY sebagai simbol.

Salah satu aktivis demokrasi saat membawa atribut berupa poster untuk Presiden SBY terkait dengan polemik RUU Pilkada yang saat ini dibahas oleh DPR.

Sejumlah aktivis demokrasi saat menggelar aksi di seberang Istana Negara menolak RUU Pilkada yang dipilih melalui mekanisme DPRD yang dinilai membatasi hak rakyat.

Para aktivis demokrasi saat mengenakan topeng berwajah sejumlah kepala daerah yang dinilai selama ini menentang adanya fenomen pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme DPRD.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Kawal RUU Pilkada sampaikan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak gagasan rancangan undang undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPDR). Hal tersebut disampaikan saat para aktivis demokrasi menggelar aksi di seberang Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/9).

Surat terbuka untuk SBY terkait dengan polemik rancangan undang undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang beberapa pekan ini menjadi pemberitaan karena dinilai menghilangkan mundurnya hak demokrasi bagi rakyat.

Koalisi Kawal RUU menolak gagasan Pilkada yang akan dikembalikan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demokrasi yang saat ini sedang tumbuh jangan sampai dicabut,oleh karena itu Pilkada secara langsung memberikan banyak manfaat besar bagi iklim demokrasi lokal. Sehingga banyak melahirkan generasi pemimpin di daerah yang akan menjadi cikal bakal kepemimpinan nasional.

Dalam aksinya para Koalisi Kawal RUU Pilkada membawa atribut berupa poster dan spanduk yang bertuliskan tentang penolakan terhadap Pilkada yang dipilih melalui mekanisme DPRD. Dalam akhir surat tersebut para aktivis demokrasi tersebut juga meminta kepada Presiden SBY melindungi hak-hak konstitusional 250 juta jiwa warga Indonesia untuk berdemokrasi, semoga bapak memperjuangkannya. Surat tersebut diserahkan melalui perwakilan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) usai menggelar aksinya.

Editor : Bayu Probo