Suriah Bahas Konstitusi Baru Senin Mendatang di Jenewa

JENEWA, SATUHARAPAN.COM- Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan pada Jumat (1/11) bahwa putaran pertama perundingan oleh Komite Konstitusi Suriah mencapai hasil yang baik, dan siap untuk putaran berikutnya, dengan kelompok 45 orang yang akan dimulai pada Senin (4/11) mendatang.

"Dua hari terakhir sangat baik," kata Pedersen, setelah dua hari memimpin pembicaraan dengan komite beranggotakan 150 orang yang dimulai 30 Oktober.

Dikatakan bahwa komite menyetujui 45 anggota yang akan bekerja sebagai "badan perancang" yang terdiri dari 15 anggota dari pemerintah Suriah, 15 anggota oposisi, dan 15 anggota masyarakat sipil.

Di tempat terpisah, Sekjen PBB, Antonio Gutteres mengatakan bahwa pertemuan pertama Komite Konstitusi kemarin adalah tonggak penting, fondasi untuk kemajuan, dan dengan sendirinya merupakan keberhasilan mediasi. Dia merujuk pada pembicaraan tatap muka antara Pemerintah Suriah dan oposisi untuk pertama kalinya sejak 2011.

Suriah dilanda perang saudara, dan diperparah oleh kehadiran kelompok teroris Negara Islam, selama delapan tahun lebih. Sekitar 13,1 juta warga Suriah membutuhkan perdamaian. Akibat perang sekitar 6,6 juta orang terlantar di dalam negeri sendiri, dan sekitar tiga juta lainnya masih tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan dikepung, menurut badan PBB untuk pengungsi UNHCR.

Sementara itu, lebih dari 5,6 juta warga Suriah melarikan diri dari negara itu sejak 2011.

Membahas Konstitusi Baru

“Kami juga tahu, tentu saja, bahwa setelah delapan setengah tahun konflik, ada perbedaan mendalam, banyak kecurigaan, kurangnya kepercayaan. Tetapi fakta bahwa 150 warga Suriah telah duduk bersama saling menghormati satu sama lain, berbicara satu sama lain ... saya pikir itu cukup mengesankan," katanya.

Komite Konstitusi Suriah memulai pembicaraan hari ketiga Jumat di kantor PBB di Jenewa dengan lebih banyak diskusi tentang peta jalan konstitusional.

Pedersen mengajukan Komite Konstitusi dengan ketua bersama Ahmad Kuzbari dari pemerintah Suriah dan Hadi Albahra dari oposisi dalam upacara pembukaan pada Jumat (1/11).

Albahra mengatakan bagian pertama dari pertemuan itu "telah bekerja dengan baik, dan anggota telah menyatakan pendapat mereka dan menyampaikan saran mereka untuk kelompok 45 orang."

Dia mengatakan konstitusi Suriah yang dibuah tahun 1920, termasuk perubahan pada 2012, akan dibahas pada pertemuan tersebut. "Konstitusi baru akan dibuat. Yang penting adalah konstitusi yang adil dan bebas," katanya.

"Untuk alasan keamanan," katanya, pertemuan berikutnya setelah Jenewa "tidak mungkin dilakukan di Damaskus karena nyawa anggota oposisi terancam."

Sedangkan Kuzbari mengatakan, "Kami bertukar gagasan dalam dua hari, dan tiga kelompok berbeda memiliki pendapat mereka." Menurut dia, secara umum, lingkungannya bagus.

Komite Konstitusi diberi mandat dalam konteks proses Jenewa yang difasilitasi PBB untuk menyiapkan dan merancang reformasi konstitusi yang membuka jalan bagi penyelesaian politik di Suriah, yang selanjutnya akan dilakukan meminta persetujuan rakyat.

Editor : Sabar Subekti