Suriah Siap Lakukan Pertukaran Tahanan dengan Oposisi

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM - Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan pada hari Jumat (17/1) bahwa Damaskus siap untuk bertukar tahanan dengan kamp pemberontak dan akan mengambil langkah-langkah cepat untuk  melakukannya.

"Saya diberitahu (Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei) Lavrov, bahwa  posisi berprinsip mendukung kesepakatan untuk bertukar tahanan di penjara Suriah untuk tahanan yang mereka tangkap," kata Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem, menyusul pembicaraan dengan mitranya dari Rusia.

"Kami siap untuk bertukar daftar dan mengembangkan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini," kata dia menambahkan.

Oposisi Suriah padahari  Rabu (15/1) mengatakan bahwa mereka akan memboikot konferensi damai yang dijadwalkan pada pekan depan, sebagai protes terhadap seruan agar mereka mengirim delegasi tunggal dengan Koalisi Nasional di pengasingan.

Menolak Pertemuan

Sementara itu, biro eksekutif Badan Koordinasi Nasional untuk Perubahan Demokratik (National Coordination Body for Democratic Change/NCBDC), salah satu kelompok oposisi Suriah, memutuskan menolak partisipasi dalam konferensi Jenewa dengan syarat yang saat ini sedang disusun.

“PBB dan dua negara sponsor (AS dan Rusia) meminta kepada Koalisi untuk membentuk sebuah delegasi yang mewakili oposisi Suriah secara seimbang, di bawah payung Koalisi Nasional,” kata pernyataan itu menambahkan.

NCBDC mengatakan bahwa mereka baru “diberitahu tentang fakta-fakta ini pada 13 Desember saat mereka menerima salinan surat undangan yang ditujukan kepada Presiden Koalisi Nasional, Ahmad Jarba.

Salinan itu dijelaskan bahwa mereka harus menghadiri konferensi damai sebagai bagian dari delegasi tunggal di bawah kepemimpinan Koalisi Nasional sebagai sesuatu yang “tidak serius.”

NCBDC menuduh Rusia “mundur” dari posisi sebelumnya bahwa tiga kelompok oposisi yang terpisah harus diundang ke perundingan tersebut. “Bagaimana mungkin delegasi oposisi tunggal Suriah diharapkan memiliki posisi yang kuat...jika Koalisi Nasional yang dipilih oleh kedua negara sponsor sebagai perwakilan rakyat Suriah, belum memutuskan apakah mereka akan hadir,” kata dia mempertanyakan.

Koalisi Nasional mengatakan pihaknya tidak akan memutuskan apakah mereka akan hadir hingga digelarnya pertemuan Majelis Umum-nya pada 17 Januari, hanya lima hari sebelum konferensi Jenewa II dibuka.

Seruan AS

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry Kamis, mengimbau oposisi Suriah yang terpecah untuk bergabung dengan perundingan perdamaian pekan depan, dan berjanji mereka bisa menyuarakan setiap nama untuk kepemimpinan sementara.

"Pada malam menjelang pertemuan majelis umum koalisi oposisi Suriah besok untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam konferensi perdamaian di Jenewa, Amerika Serikat ... mendesak pemungutan suara yang positif," kata Kerry dalam pernyataan kejutan kepada wartawan.

"Orang-orang Suriah harus mampu untuk menentukan masa depan negara mereka sendiri, suara mereka harus didengar," kata dia menjelang konferensi perdamaian di Swiss yang akan dibuka pada 22 Januari.

"Konferensi perdamaian Jenewa bukanlah akhir, melainkan awal. Peluncuran sebuah proses yang merupakan kesempatan terbaik bagi oposisi untuk mencapai tujuan rakyat dan revolusi Suriah," kata Kerry.

Tujuan pembicaraan yang dipimpin PBB adalah untuk menemukan cara untuk melantik satu pemerintah transisi untuk membantu mengakhiri perang, di mana 130.000 orang terbunuh sejak Maret 2011.

Kerry mengatakan oposisi Suriah memiliki kekuasaan untuk memveto nama untuk badan transisi, seperti halnya rezim Presiden Bashar Al-Assad.

"Setiap nama yang diajukan untuk kepemimpinan transisi Suriah ... harus disepakati oleh kedua (pihak) oposisi dan rezim. Itu harus menjadi kesepakatan bersama. "Ini berarti bahwa setiap nama yang dianggap tidak dapat diterima oleh kedua pihak, apakah Presiden Bashar atau anggota oposisi tidak dapat menjadi bagian dari masa depan," tambah Kerry. (AFP)