Survei Kompas: Publik Tidak Puas Kinerja Ekonomi Jokowi-JK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di bidang ekonomi,  menurut sebuah survei yang dilaksanakan pada 25 Juli hingga 7 Juli 2015. Hanya 44,2 persen dari 1.200 responden yang mengapresiasi positif kinerja pemerintah saat ini.

Demikian salah satu kesimpulan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas yang dilansir hari ini 29 Juli 2015.

Masyarakat terutama memberikan sorotan tajam kepada tiga isu, yaitu pengendalian harga barang dan jasa, pengendalian nilai tukar rupiah serta penyediaan lapangan kerja. Menurut survei ini, penilaian kinerja di ketiga bidang ini, menurun. Di ketiga isu itu, rata-rata proporsi yang merespons positif di bawah 32 persen. Bahkan untuk isu rupiah, proporsinya hanya 21,4 persen. Isu-isu ini merupakan kunci ketidakpuasan publik.

Sedangkan isu ekonomi yang dipandang publik positif adalah soal pembenahan pasar tradisional, pembangunan antarwilayah, swasembada pangan serta pemberdayaan nelayan. Isu-isu ini mendapat apresiasi positif lebih dari 50 persen responden. Bahkan trennya meningkat dari tiga bulan lalu.

Walaupun ketidak puasan mendominasi, menurut survei ini, derajat ketidak puasan tersebut berbeda-beda bila didasarkan pada kelas ekonomi masyarakat.  Menurut survei, kelompok bawah merupakan kelompok yang paling mengapresiasi positif pada aspek harga barang. Isu stabilitas harga kebutuhan pokok sangat sensitif di kelompok bawah ini.

Masyarakat bawah menilai kinerja pemerintah buruk saat harga beras medium yang sempat naik tajam pada awal tahun ini. Sedangkan penilaian puas langsung diberikan kelompok masyarakat saat stabilitas harga barang berhasil dijaga baik pemerintah.

Pada pertengahan Juni, misalnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Aturan ini menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang beredar di pasar.

Pada isu nilai tukar rupiah, kelompok masyarakat menengah ke atas menjadi sangat sensitif. Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, proporsi responden dari kelompok masyarakat ini yang menyatakan puas tidak lebih dari 20 persen.

Isu lain, yaitu lapangan kerja, menunjukkan fenomena serupa. Kelompok berpendidikan tinggi justru yang paling sensitif terhadap isu ini. Dengan ekonomi yang masih lesu, kelompok ini khawatir terhadap ketersediaan lapangan kerja. Apalagi berbagai pemberitaan soal pemutusan hubungan kerja di sejumlah media justru membuat mereka lebih sensitif.

Kendati penilaian negatif masih mendominasi, responden umumnya positif dalam ekspektasi terhadap perbaikan kinerja pemerintah.Mayoritas (67 persen) responden yakin bahwa kinerja pemerintah akan membaik. Mereka percaya bahwa persoalan ekonomi dapat diatasi ke depan.

Editor : Eben E. Siadari