Susi Tidak Senang Diberi Cap Menteri Penenggelam Kapal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) mengaku lebih ingin nelayan sejahtera yang disorot media, daripada dia terus-menerus dikenal sebagai menteri yang menenggelamkan kapal terindikasi illegal fishing.

“Public Service Opportunity (pelayanan prima) penting karena program dan tujuan utama KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) adalah menghasilkan keberhasilan rakyat,” kata Susi pada Refleksi Kinerja 100 hari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (30/1).

Dalam kesempatan tersebut, Susi menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan dan pelayanan dari kementeriannya adalah yang terpenting, termasuk dengan larangan resmi penangkapan hewan laut tertentu yang mengundang reaksi keras dari para nelayan di luar daerah di Pulau Jawa.

Susi memahami kesedihan para nelayan dan pengusaha budidaya laut di beberapa daerah di Indonesia yang terkena dampak dari keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster.

Di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dapat dilakukan dengan ukuran yakni panjang karapas lebih dari delapan centimeter untuk lobster, kepiting lebar karapas lebih dari 15 centimeter, dan rajungan dengan ukuran karapas lebih dari 10 centimeter.

Beberapa hari lalu kebijakan ini diprotes dan disampaikan langsung oleh DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dan baru-baru ini diprotes langsung oleh nelayan lobster Banyuwangi kepada Menteri Susi.

"Sebenarnya saya sadar berapa banyak uang pendapatan mereka hilang. Saya minta maaf kepada pengusaha lobster," kata Susi.

“Sincerity (kejujuran) akan memiliki unsur keadilan, kalau ada unsur adil maka kita saat membuat program pasti fair,” Susi mengakhiri penjelasannya.

Editor : Eben Ezer Siadari