Suu Kyi Menang Telak, Partai Berkuasa Myanmar Akui Kekalahan

NAYPYIDAW, SATUHARAPAN.COM – Partai berkuasa Myanmar mengakui kekalahannya dalam pemilihan umum negara itu pada hari Senin (9/11) ketika partai oposisi yang dipimpin oleh tokoh demokrat Aung San Suu Kyi menang telak dan dapat dipastikan kemenangan itu akan mengbah pemerintahan berikutnya.

“Kami kalah,” kata Ketua Pelaksana Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) Htay Oo kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Komisi pemilu kemudian mulai mengumumkan konstituen-konstituen dari hasil pemungutan suara yang telah dilakukan pada hari Minggu (8/11). Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Suu Kyi berhasil merebut 12 konsistuen yang pertama diumumkan.

NLD mengatakan memiliki hasil penghitungan dari seluruh TPS di seluruh negeri yang menunjukkan mereka memenangi lebih dari 70 persen kursi yang diperebutkan di parlemen. Untuk memenangi pemilu, diperlukan lebih dari dua per tiga suara  untuk membentuk pemerintahan pertama Myanmar yang terpilih secara demokratis untuk pertama kalinya sejak tahun 1960.

“Mereka harus menerima hasilnya, meski berat,” kata juru bicara NLD Win Htein kepada Reuters.

Sebelumnya, Suu Kyi tersenyum di balkon markas NLD di Yangon dan meminta pendukungnya bersabar sambil menunggu hasil resminya.

Perjalanan Berliku Menuju Negara Demokratis

Pemilu kali ini merupakan upaya berat menuju negara yang demokratis setelah berpuluh-puluh tahun berada di bawah kediktaktoran militer yang membuatnya menjadi negara paria yang begitu lama. Peristiwa ini juga digunakan Suu Kyi untuk lepas dari penderitaan setelah menghabiskan waktunya menjadi tahanan rumah.

Meskipun pemilu kali ini telah mengalahkan USDP, ketidakpastian masih membayangi negeri itu karena belum jelas bagaimana Suu Kyi akan membagi kekuasaan dengan militer yang masih dominan.

Menurut konstitusi, militer akan memiliki seperempat kursi parlemen untuk anggota terpilih dari angkatan bersenjata.

Bahkan jika NLD mendapat suara mayoritas, Suu Kyi dilarang menjadi presiden karena keputusan mahkamah konstitusi . Namun, pernyataan Suu Kyi yang mengatakan akan memerintah di balik presiden yang baru menjadi bahan ejekan dan dianggap ‘konyol’.

Bagaimanapun, militer akan tetap menjadi dominan. Hal ini dapat dilihat pada posisi menteri kunci, konstitusi juga menyatakan militer memiliki hak untuk mengambil alih pemerintahan dalam keadaan tertentu dan memiliki pegangan ekonomi melalui perusahaan induk.

Perolehan suara yang kurang itu dmenunjukkan beberapa politisi paling kuat dari USDP meninggalkan tawaran mereka untuk kursi parlemen, yang berdampak pada kerugian berat bagi partai yang diciptakan oleh mantan junta dan dipimpin oleh pensiunan perwira militer.

Editor : Eben E. Siadari