Tahu DPR Akan Temui Presiden, Anggota Dewan Titip Pesan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015 DPR RI resmi dibuka dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (18/5). Pada hari yang sama, Pemimpin DPR RI dijadwalkan akan menyambangi Istana Negara untuk menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, salah satunya guna membahas rencana revisi UU No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mengetahui hal tersebut, Rapat Paripurna DPR RI langsung diramaikan dengan titipan pesan dan masukan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal yang menitip kritikan dan menuding pemerintah telah banyak mengaduk beragam permasalahan.

“Pertama, saya ingin pesan kepada Pemimpin DPR yang mau menemui Presiden. Pemerintah dan kabinet fokus pada program saja, jangan bikin kacau. Partai-partai sudah diadu domba, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dibuat kacau, sampai bacaan agama logat Jawa juga dikacaukan oleh Jokowi,” ujar Refrizal dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Gerindra ikut melayangkan interupsi dan titip pesan ke Presiden. Dia menyorot masalah kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Bambang berharap pemerintah mempertahankan harga BBM jenis solar karena berfungsi vital bagi masyarakat.

"Saya harapkan karena multiplier effect yang sangat besar, terlebih solar dipakai alat industri dan transportasi massal, sebaiknya tidak dilakukan kenaikan oleh pemerintah untuk mempertahankan salah satu BUMN kita tidak rugi," kata dia.

Tidak hanya dari luar pemerintah (Koalisi Merah Putih, Red), partai pendukung pemerintahan juga ikut titip pesan untuk Presiden Jokowi. Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Fadholi, berharap pemerintah pusat berkoordinasi dengan daerah dalam pembangunan, jangan sampai pemerintah pusat membuat program yang tidak cocok dengan daerah.

"Setidaknya bisa merealisasikan usulan dari daerah. Usulan yang paling penting, lebih kepada pembangunan fisik," kata Fadholi.

Pesan terkait pembangunan kepada Presiden Jokowi, tidak berhenti sampai di situ, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Robert Rouw, juga ikut menitip pesan. Politisi Partai Gerindra tersebut berharap pemerintah melakukan pembangunan yang sesuai dengan daerah, tidak asal-asalan.

"Ada beberapa kebijakan pemerintah yang baik tapi tidak tepat. Kemarin dana APBN yang turun ke Papua lewat DAK (dana alokasi khusus), itu semua tidak tepat karena untuk tanam padi. Pemerintah tidak bisa menggunakan itu karena tidak mungkin bangun irigasi di situ," tutur dia.

Editor : Sotyati