Tahun 2016, DPR Akan Selesaikan RUU Prioritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon mengatakan, pada tahun 2016 ini DPR berikhtiar menyelesaikan pembahasan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas, baik RUU luncuran 2015 maupun RUU prioritas 2016.

"Beberapa RUU yang akan menjadi usulan DPR dan masih dalam tahap harmonisasi pada tahun 2015, diantaranya RUU tentang pertahanan, RUU tentang pertembakauan, dan RUU tentang kewirausahaan nasional," kata Fadli Zon di rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (11/1).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, RUU yang sedang dalam pembahasan DPR bersama Pemerintah adalah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam.

"RUU tentang penyandang disabilitas, dan RUU tentang Perlindungan Indonesia di Luar Negeri, sedangkan RUU yang akan dibahas yaitu, RUU Jasa Kontruksi, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata dia.

Selain itu, kata Fadli Zon, DPR jugan akan membahas RUU tentang Persetujuan Ratifikasi Protokol untuk melaksanakan paket Komitmen ke-6 bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN, di bidang jasa.

"RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang kerjasama aktivitas Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerjasama di bidang pertahanan dan RUU tentang wawasan nusantara," kata dia.

Adapun RUU yang sampai saat ini masih menunggu surat dari Prsiden, lanjut Fadli Zon, tentang RUU perubahan kelima atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

"RUU tentang Bea Materai, RUU tentang sistem perbukuan, dan RUU tentang kebudayaan," katanya.

Editor : Bayu Probo