Taiwan Tidak Diundang Pertemuan WHO
TAIPEI, SATUHARAPAN.COM - Meskipun telah berupaya keras, Taiwan tetap tidak diundang dalam pertemuan badan utama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena tekanan China.
"Terlepas dari semua upaya kami dan tingkat dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, Taiwan belum menerima undangan untuk ambil bagian," kata Menteri Luar Negeri Joseph Wu kepada wartawan, Senin (18/5).
Taiwan telah melobi untuk ikut ambil bagian dalam badan pengambilan keputusan WHO, Majelis Kesehatan Dunia, yang dimulai secara virtual pada Senin, dengan mengatakan bahwa partisipasi mereka dapat membantu memerangi pandemi virus corona.
Taiwan menyatakan keinginannya berbagi dengan dunia mengenai pengalaman suksesnya memerangi virus corona, setelah melaporkan 440 kasus dan tujuh kematian berkat deteksi dini dan pencegahan.
Namun China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari mereka, menegaskan bahwa pulau itu tidak memiliki hak untuk menghadiri pertemuan badan internasional sebagai negara berdaulat. China sangat keberatan jika Taiwan mengambil bagian dalam majelis itu, kecuali mereka mengakui sebagai bagian dari China---sesuatu yang ditolak oleh Taipei.
"Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalan mendalam dan ketidakpuasan yang kuat bahwa Sekretariat Organisasi Kesehatan Dunia telah menyerah pada tekanan dari pemerintah China dan terus mengabaikan hak kesehatan 23 juta orang di Taiwan," ujar Wu.
Baik WHO dan China mengatakan Taiwan telah diberi bantuan dan informasi yang dibutuhkan selama pandemi, yang sangat diperdebatkan oleh Taiwan.
Amerika Serikat telah berulang kali berselisih dengan China atas penolakannya untuk memberi Taiwan akses penuh ke badan tersebut dan memicu ketegangan lebih lanjut antara Washington dan Beijing.
Taiwan menghadiri majelis sebagai pengamat pada 2009-2016 tetapi China memblokir partisipasi lebih lanjut setelah pemilihan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang China anggap sebagai separatis.
Wu mengatakan bahwa Taiwan telah setuju bahwa masalah keikutsertaannya akan ditunda sampai akhir tahun ini sehingga majelis yang dapat fokus pada penanganan virus corona.
"Maklum, negara-negara ingin menggunakan waktu yang tersedia untuk berkonsentrasi pada upaya penanggulangan pandemi," kata dia.
"Untuk alasan ini, negara-negara yang sepaham dan sekutu diplomatik telah menyarankan bahwa proposal akan dibahas akhir tahun ini ketika pertemuan akan dilakukan secara normal, untuk memastikan adanya diskusi penuh dan terbuka," Wu menambahkan.
"Setelah perundingan yang cermat, kami telah menerima saran dari sekutu kami dan negara-negara yang berpikiran sama untuk menunggu sampai sesi dilanjutkan sebelum selanjutnya mempromosikan penawaran kami." (Reuters)
RI Resmi Tetapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Ni...