Tak Ada Wakil Myanmar Bicara di Sidang Majelis Umum PBB

PBB, SATUHARAPAN.COM-Perselisihan antara penguasa militer Myanmar dan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang mereka gulingkan tentang siapa yang harus mewakili negara di sidang PBB belum terselesaikan. Tetapi apa yang tampak hampir pasti adalah bahwa keduanya tidak akan berbicara pada pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum.

Myanmar dijadwalkan menjadi salah satu pembicara terakhir pada pertemuan enam hari pada Senin (27/9) sore. Namun juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Jumat, “Pada titik ini, Myanmar tidak berbicara.”

Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, mengatakan dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada bulan Juli bahwa ia telah menunjuk Aung Thurein, yang meninggalkan militer tahun ini setelah 26 tahun, sebagai duta besar Myanmar untuk PBB.

Lwin mengatakan dalam surat yang menyertainya bahwa Kyaw Moe Tun, duta besar Myanmar yang saat ini diakui untuk PBB, “telah diberhentikan pada 27 Februari 2021, karena menyalahgunakan tugas dan mandatnya.”

Menyerukan Kecam Kudeta

Dalam pidato dramatis pada pertemuan Majelis Umum di Myanmar pada 26 Februari -- beberapa pekan setelah pengambilalihan militer, Tun menyerukan "tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional" untuk memulihkan demokrasi di negara itu. 

Dia juga mendesak semua negara untuk mengecam keras kudeta, menolak untuk mengakui rezim militer, dan meminta para pemimpin militer untuk menghormati pemilihan November 2020 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Suu Kyi dan pemerintah terpilihnya digulingkan oleh militer pada 1 Februari. Sebuah pengadilan khusus di ibu kota, Naypyitaw, sedang mendengarkan berbagai dakwaan yang diajukan terhadapnya dan beberapa rekannya. Pengambilalihan tentara itu disambut dengan perlawanan rakyat besar-besaran, yang terus berlanjut meskipun ada tindakan keras oleh pasukan keamanan.

“Kami akan terus berjuang untuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Tun dalam pidato yang mendapat tepuk tangan meriah dari para diplomat di majelis yang menyebutnya “kuat,” “berani” dan "berani."

Keputusan Komite Kredensial

Majelis Umum beranggotakan 193 orang bertanggung jawab atas akreditasi diplomat, dan permintaan akreditasi harus terlebih dahulu disampaikan kepada komite kredensial sembilan anggotanya.

Sesi ke-76 majelis dibuka minggu lalu dan sembilan anggota komite kredensial disebutkan, Amerika Serikat, Rusia, China, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Namun juru bicara majelis, Monica Grayley, mengatakan Jumat (24/9) malam tidak ada kabar bahwa mereka telah bertemu.

Sangat tidak mungkin komite akan bertemu selama akhir pekan dan membuat keputusan tentang perwakilan Myanmar.

Upaya Pembunuhan

Keputusan komite kredensial itu berarti Tun, duta besar yang diakui PBB saat ini, tetap menjadi perwakilan Myanmar di PBB dan harus berbicara.

Namun dia mengatakan secara pribadi awal bulan ini bahwa dia berencana untuk tidak menonjolkan diri selama pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum.

Pada bulan Agustus, dua warga negara Myanmar ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka bersekongkol untuk menggulingkan duta besar Tun dengan melukai, atau bahkan membunuh, dia dalam serangan yang akan terjadi di tanah Amerika. 

Menurut dokumen pengadilan di pengadilan federal White Plains, seorang pedagang senjata Thailand yang menjual senjata kepada militer Myanmar menyewa pasangan itu untuk melukai duta besar itu untuk mencoba memaksanya mundur. 

Jika itu tidak berhasil, duta besar itu akan dibunuh, kata pihak berwenang. (AP)

Editor : Sabar Subekti