Hampir Pasti Taliban Tidak Akan Berbicara di Sidang PBB

PBB, SATUHARAPAN.COM-Hampir dapat dipastikan bahwa para penguasa Taliban Afghanistan tidak akan berbicara pada pertemuan para pemimpin dunia Majelis Umum PBB tahun ini.

Taliban membatalkan mandat duta besar di PBB dari mantan pemerintah Afghanistan, yang mereka gulingkan pada 15 Agustus, dan meminta untuk mewakili negara itu pada Debat Umum tingkat tinggi majelis umum PBB. 

Sidang itu dimulai hari Selasa (21/9) dan berakhir Senin (27/9), dengan perwakilan Afghanistan sebagai pembicara terakhir.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa pada hari Jumat (24/9), duta besar Afghanistan yang saat ini diakui untuk PBB, Ghulam Isaczai, yang mewakili pemerintahan mantan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan, terdaftar sebagai pembicara untuk negara tersebut.

Alasan utamanya adalah bahwa komite Majelis Umum yang memutuskan penolakan kredensial belum terpenuhi, dan sangat tidak mungkin untuk bertemu selama akhir pekan.

Juru bicara Majelis, Monica Grayley, mengatakan pada hari Rabu (22/9) bahwa komite sembilan anggota umumnya bertemu pada bulan November dan akan mengeluarkan keputusan "pada waktunya."

Taliban, yang menguasai sebagian besar Afghanistan bulan lalu ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO berada di tahap akhir penarikan mereka yang kacau dari negara itu setelah 20 tahun, berpendapat bahwa mereka sekarang bertanggung jawab dan memiliki hak untuk menunjuk duta besar.

Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menteri luar negeri Taliban yang baru diangkat, Ameer Khan Muttaqi, mengatakan Ghani “digulingkan” pada 15 Agustus dan bahwa negara-negara di seluruh dunia “tidak lagi mengakui dia sebagai presiden.”

Oleh karena itu, kata Muttaqi, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan dan Taliban mencalonkan perwakilan tetap PBB yang baru, Mohammad Suhail Shaheen. Dia adalah juru bicara Taliban selama negosiasi damai di Qatar.

"Kami memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan pemerintah," kata Shaheen kepada The Associated Press,Rabu. “Jadi kami berharap PBB, sebagai badan dunia yang netral, mengakui pemerintah Afghanistan saat ini.”

Ketika Taliban terakhir memerintah dari tahun 1996 hingga 2001, PBB menolak untuk mengakui pemerintah mereka dan malah memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani sebelumnya yang didominasi panglima perang, yang dibunuh oleh seorang pembom bunuh diri pada tahun 2011. Pemerintah Rabbani-lah yang membawa Osama bin Laden, dalang serangan 9/11, ke Afghanistan dari Sudan pada tahun 1996.

Taliban mengatakan mereka menginginkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang itu. Namun susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi PBB. Beberapa menteri sementara, termasuk Muttaqi, masuk dalam daftar hitam teroris internasional dan penyandang dana terorisme PBB.

Anggota komite kredensial juga dapat menggunakan pengakuan Taliban sebagai pengaruh untuk menekan pemerintah yang lebih inklusif yang menjamin hak asasi manusia, terutama bagi anak perempuan yang dilarang pergi ke sekolah selama pemerintahan mereka sebelumnya, dan perempuan tidak dapat bekerja.

Anggota komite adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, mengatakan awal pekan ini bahwa komite tersebut, "akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya."

Jadi tampaknya Taliban harus menunggu, dan Isaczai akan berbicara tentang sebuah negara di mana pemerintah yang diwakilinya melarikan diri tanpa tentaranya melakukan perlawanan. (AP)

Editor : Sabar Subekti