Tak Bayar Tagihan, Listrik Kantor PM Pakistan Diputus

ISLAMABAD, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Energi Pakistan pada hari Selasa (29/4) mengatakan akan memutus saluran listrik ke kantor utama, termasuk kantor Perdana Menteri, dalam tindakan keras terhadap pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik.

Perekonomian Pakistan lumpuh oleh pemadaman listrik terus-menerus hingga 12 jam sehari akibat keluarga berpengaruh dalam politik dan birokrat tidak membayar tagihan listrik, sementara rakyat miskin tidak mampu untuk menghadapai kenaikan tariff.

Perdana Menteri  Pakistan, Nawaz Sharif, telah berjanji untuk memperbaiki pemadaman listrik sebagai salah satu prioritasnya. Tetapi pada hari Selasa,  Menteri Negara untuk Urusan Air dan Listrik mengatakan bahwa kampanye untuk memberantas pengemplang tagihan ditargetkan ke kantor pemerintah sendiri.

"Listrik untuk semua lembaga negara dan konsumen perorangan yang belum menyelesaikan tagihan mereka akan diputus," kata Abid Sher Ali dalam sambutannya yang disiarkan televisi. "Tidak akan ada diskriminasi."

Menteri yang berasal dari partai yang berkuasa itu mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Islamabad Electricity Supply Company untuk memutuskan penyaluran listrik ke Istana Presiden, kantor Sekretariat Perdana Menteri, gedung parlemen, kediaman resmi Ketua Mahkamah Agung, dan banyak kantor lain.

Tidak ada komentar segera dari mereka yang terkena dampak kebijakan tegas itu. Namun tidak dijelaskan kapan pemutusan itu dilakukan dan apakah kantor pemerintah akan terhindar jika mereka segera membayar tagihan.

Pemadaman listrik telah memburuk Pakistan dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan di negara Asia Selatan itu. Kondisi ini menyebabkan banyak kawasan tanpa listrik sampai setengah hari di musim panas yang terik.

Perusahaan listrik negara Pakistan terkenal tidak efisien, tapi para kritikus telah lama mempertanyakan seberapa jauh pemerintahan Sharif akan siap untuk memperbaiki kondisi sektor penting ini. Perusahaan ini didominasi loyalis industry dan kelompok lobi dalam aliansi yang cukup panjang.

Menargetkan kantor-kantor pemerintah sebagai bagian dari kampanye menagih pembayaran listrikmerupakan pesan yang kuat kepada orang-orang biasa di Pakistan bahwa Sharif cukup serius melaksanakan reformasi, dan tak seorang pun akan terhindar oleh kampanye melawan pengemplang tagihan listrik. (AFP)