Tak Kunjung Rapat, DPR Bisa Tahan Anggaran Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pandangannya terkait munculnya larangan pemerintah bagi para menteri Kabinet Kerja untuk menghadiri rapat di DPR, baik dengan pemimpin DPR ataupun alat kelengkapan dewan (AKD).

Menurut dia, DPR bisa menahan anggaran setiap kementerian apabila terus menerus mengabaikan panggilan rapat.

“Kalau pemerintah melarang menteri rapat dengan DPR, kita bisa saja mengajak Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menahan anggaran kementerian,” kata dia saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Politisi Partai Golkar itu pun mengingatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk tidak bersikap arogan.  Menurut dia surat Rini memberikan pembelajaran yang tidak baik kepada masyarakat. "Ini bisa kena perbuatan melawan parlemen. Memberi pelajaran yang tidak bagus," kata Bambang.

Ia menilai saat ini pemerintah sudah bermain kayu, padahal seharusnya pemerintah yang membutuhkan DPR, bukan sebaliknya. “Urusan pemerintah, kita santai-santai saja kalau pemerintah tidak mau rapat ya sudah,” kata Bamsoet.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu juga mendorong agar perjanjian damai yang terjalin antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dibatalkan. Karena ia menilai yang bekerja saat ini di DPR hanya KMP, sementara KIH tidak terlihat sama sekali.

“Tiga fraksi di KIH yang belum menyerahkan nama anggotanya di AKD itu menghambat, seharusnya Banggar DPR juga sudah dibentuk,” ujar dia.

“Tujuannya untuk mengatur anggaran yang digunakan pemerintah, kalau tidak diatur nanti pemerintah bisa dipidana,” Bamsoet menambahkan.

Editor : Eben Ezer Siadari