Tampung Dana Repatriasi, Menkeu Siapkan Manajemen Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah akan mempersiapkan manajemen investasi dalam menampung dana repatriasi yang berasal dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, manajemennya lagi dipersiapkan untuk menampung dana repatriasi dari "tax amnesty" atau pengampunan pajak.

"Kami lagi persiapkan manajemennya," kata dia setelah menghadiri acara "2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference Euro Money" di Jakarta, pada hari Selasa (24/5).

Dia menjelaskan bahwa pada tahap awal dana repatriasi tersebut masuk melalui bank pemerintah.

"Melalui Banknya miliki pemerintah yang akan ditunjuk untuk bekerjsama pasti akan ikut," kata dia.

Dia pun menjelaskan Manajemen Investasi akan menampung potensi dana hasil dari tax amnesty senilai Rp 180 triliun

"Itu potensi penerimaan tax amensty dengan asumsi tarif tebusan dua persen untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri dan empat persen pengampunan pajak dari luar negeri," kata dia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada hari Senin (23/5)

Dia menjelaskan, hitungan Rp 180 triliun diperkirakan berasal dari empat persen dikali target  Rp 3.500- 4.000 triliun untuk pengampunan pajak WNI di luar negeri maka yang akan didapat sebesar Rp 160 triliun 

"Jika tarif tebusan dua persen dikali Rp 1.000 triliun untuk repatriasi dan pengampunan pajak dalam negeri maka yang didapat sebesar 20 triliun jadi total berjumlah  180 triliun," kata dia

Dia juga mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan jumlah potensi aset yang belum dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (Pajak) Tahunan.

"RUU tax amnesty ini diberlakukan untuk orang Indonesia dan tidak menghilangkan tindakan pidana tetapi data tax amnesty tidak bisa menjadi bukti permulaan," kata dia

Editor : Eben E. Siadari