Tangani Dampak Vaksin Palsu, Kemenkes Gelar Imunisasi Dasar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Kesehatan berencana melakukan kampanye imunisasi dasar mulai Senin (18/7) di wilayah yang diperkirakan menjadi salah satu tempat menyebarnya vaksin palsu.

“Pemerintah akan lakukan proses imunisasi ulang. Sebelumnya harus dipastikan dengan pemeriksaan kesehatan. Seperti nama pasien, jenis vaksin apa dan kapan mendapatkannya,“ kata Oscar Primadi.

Pemberian imunisasi dasar ini, merupakan bagian dari upaya penanganan dampak vaksin palsu.

"Kita akan mengimunisasi, wajib, imunisasi ini memang diperlukan (untuk menangani) dampak dari pemberian vaksin palsu. Bukan vaksin ulang, tapi memang imunisasi dasar," kata Oscar Primadi, juru bicara Kementerian Kesehatan, hari Minggu (17/7), seperti yang diberitakan bbc.com.

Secara bertahap, imunisasi dasar akan dilakukan di Puskesmas Ciracas, Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, dan di Pondok Ungu, Bekasi, wilayah-wilayah yang fasilitas kesehatannya terindikasi penyebaran vaksin palsu.

Sejauh ini pemerintah sudah membuka nama 14 rumah sakit yang terlibat vaksin palsu. Ke-14 rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah RS Dr Sander (Cikarang), RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), RS Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi).

Kemudian RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong Bekasi), RS Hosana (Lippo Cikarang), dan RS Hosana (Jalan Pramuka Bekasi).

Kepolisian RI pun sudah mengumpulkan bukti vaksin di Sumatera. Sejumlah provinsi yang diduga mendapat vaksin palsu termasuk di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Terhadap perkembangan penyelidikan vaksin palsu di provinsi-provinsi lain di luar DKI Jakarta dan Jawa Barat, Oscar mengatakan, mereka masih menunggu.

"Itu ranah kepolisian, masih dilakukan upaya penyidikan-penyidikan terus, terakhir (nama rumah sakit) yang kami sampaikan di DPR," kata Oscar.

Kekosongan

Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta menilai vaksin palsu muncul untuk mengisi kekosongan.

Kekosongan ini, menurut Marius, tak lepas dari peran Kementerian Kesehatan yang tidak tepat dalam menghitung kebutuhan vaksin.

"Pertama kali kan vaksin kosong, kebutuhan meningkat, padahal yang harusnya merencanakan kebutuhan itu Dirjen Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan, kira-kira kebutuhan nasional itu apa," kata Marius.

"Bisa dihitung dari 10 angka penyakit terbanyak di Indonesia itu apa saja, dan yang dibutuhkan jenis vaksinasi apa saja. Vaksinasi dari anak baru lahir sampai orang dewasa apa saja, dilihat dari jumlah penduduk, usia, bisa dilihat angka dari puskesmas dan rumah sakit, kan ketahuan," katanya.

Saat dikonfirmasi soal ketidaktepatan perhitungan dari Kementerian Kesehatan soal vaksinasi, Oscar Primadi membantah.

"Ini yang dipalsukan kan impor ya, vaksin yang disediakan pemerintah tersedia selalu dan cukup banyak. Artinya untuk mencukupi kebutuhan imunisasi dasar, tidak masalah, ini kan yang dipalsukan yang di rumah sakit swasta. Pemerintah sebetulnya sudah gratis ya kalau memakai vaksin pemerintah," kata Oscar.

Sementara itu, seorang ayah yang anaknya terkena vaksin palsu, Pandu Haryo Pamungkas, menuntut kejelasan dari pihak rumah sakit akan konsekuensi jika nanti anaknya harus divaksinasi ulang.

Satgas Data Pasien yang Terindikasi Mendapat Vaksin Palsu

Sementara itu, Satgas Vaksin Palsu telah melakukan pendalaman paska diumumkannya rumah sakit yang diduga gunakan vaksin palsu. Di antara rumah sakit yang telah didatangi oleh Satgas adalah RS Harapan Bunda di Jakarta Timur dan RS Sayang Bunda di Bekasi. Satgas telah mendatangi RS Harapan Bunda dan RS Sayang Bunda. Secepatnya akan disusul nanti rumah sakit lain. Tujuannya menemukan nama-nama pasien yang mendapatkan vaksin palsu, kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Oscar Primadi, di Jakarta (Jumat, 15/7) lalu, seperti yang dikutip dari depkes.go.id.

Oscar mengatakan, selain melakukan pendataan nama pasien yang mendapatkan vaksin palsu, Satgas melakukan audit pelayanan kefarmasian yang dijalankan rumah sakit. Audit dilakukan dari proses perencanaan, penggunaan dan pemusnahan limbah vaksin. Di samping itu, Satgas juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak manajemen.

Bersamaan dengan itu, Kemenkes juga mengimbau masyarakat dan rumah sakit dalam menjalin komunikasi yang baik guna mencari solusi. Oleh karenanya, penting sekali penguatan sistem informasi dan pengaduan di setiap rumah sakit, terutama di 14 rumah sakit yang telah diumumkan terindikasi penggunaan vaksin palsu.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum