Tanggapi Pebisnis AS, Mendag: Amerika Juga Proteksionistis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menanggapi pernyataan kalangan bisnis Amerika Serikat (AS) yang menilai kebijakan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih proteksionistis di tengah upaya Presiden Joko Widodo memikat investasi asing.

Menurut Enggartiasto, bukan hanya Indonesia yang proteksionistis tetapi AS juga melakukan hal sama.

“Amerika juga protektif,” kata Enggartiasto Lukita kepada satuharapan.com di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Senin (3/4).

Sebelumnya kalangan bisnis AS menilai reformasi ekonomi Presiden Jokowi mandeg dan tak bergerak kemana pun. Mereka juga merasakan pergeseran kebijakan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih proteksionistis di tengah upaya Jokowi memikat investasi asing.

Enggartiasto mengatakan, pernyataan kalangan bisnis AS itu perlu dilihat dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

“Kita tunggu dululah. Kita tunggu dulu dari apa kebijakan yang akan dikeluarkan. Itu kan baru statement,” Enggar menegaskan.

Michael Michalak, Direktur Regional US-Asean Business Council, di sela-sela sebuah konferensi bisnis di Singapura, seperti dilaporkan oleh Bloomberg,pada hari Rabu (22/3), mengatakan pemerintah Indonesia telah memberlakukan hambatan non-tarif atas barang pertanian seperti jagung, dan produk impor lainnya dari AS, yang membuat kalangan bisnis negara Paman Sam itu frustrasi. Ini dinilai kontras dengan sikap pro perdagangan bebas di negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Filipina.

"Kami pikir mereka akan memiliki senjata yang hebat pada arah liberalisasi, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi," kata Michalak, mantan duta besar AS untuk Vietnam.

"Saya pikir pendulum baru saja berayun kembali."

Ini ironis karena sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi, membawa agenda reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mengangkat tingkat pertumbuhan ekonomi ke level 7 persen. Kenyataannya, menurut Michalak, Jokowi justru berusaha melindungi industri dalam negeri dengan memperluas aturan yang mengharuskan perusahaan asing untuk menggunakan konten lokal dalam produksi barang, mulai dari smartphone hingga mobil, dan memberlakukan pembatasan perusahaan tambang asing.

Namun hal ini dibantah oleh Oke Nurwan, direktur jenderal perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan Indonesia. Ia mengatakan kebijakan lokal tidak berarti proteksionisme meskipun ia mengatakan, pemerintah mendukung industri dalam negeri ketimbang impor.

"Impor atas produk yang dapat diproduksi di dalam negeri perlu tinjauan menyeluruh, terutama untuk produk hortikultura," katanya.

"Tapi untuk beberapa produk yang tidak ada di dalam negeri dan diperlukan, kami akan mempercepat izin."

Reformasi Jalan di Tempat

Dalam sambutan di konferensi itu, Michalak mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat "banyak sekali pernyataan yang bernada proteksionis" atas impor termasuk jagung dan hewan antibiotik, dan menerapkan peraturan yang ketat pada pengembangan ekonomi digital. Dia menambahkan bahwa sejumlah kebijakan reformasi yang sudah diumumkan oleh pemerintah "telah terhenti dan tidak bergerak kemana pun."

"Pembicaraan di jalanan adalah bahwa Indonesia telah lambat dan sangat lambat dalam memperkenalkan paket kebijakan baru tetapi  mencoba untuk menerapkan beberapa paket (deregulasi) yang telah diperkenalkan di masa lalu," katanya.

"Kami berpikir bahwa ke depan kita akan melalui jalan yang sangat sulit dengan Indonesia."

Michalak mengatakan Indonesia menjadi  proteksionis dimulai ketika Thomas Lembong berhenti dan diganti sebagai menteri perdagangan dan pindah ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Presiden AS, Donald J. Trump, dikabarkan juga sudah mengamati hal ini. Dalam sebuah pidato di Kongres, Trump menyinggung tentang sebuah negara yang menerapkan bea impor sampai 100 persen terhadap Harley Davidson, kendaraan bermotor buatan AS. Walau tak menyebut nama negara, diyakini yang ia maksud adalah Indonesia.

Editor : Melki Pangaribuan