Tangkap Pejabat dan Pengusaha, Irak Mulai Serangan Memberantas Korupsi

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Dua pejabat Irak dan seorang pengusaha ditangkap sebagai bagian dari upaya anti korupsi baru yang dipelopori oleh Perdana Menteri Mustafa al-Kadhemi, kata sumber pemerintah, hari Jumat (18/9).

Penangkapan tersebut merupakan contoh langka di mana para pejabat saat ini, biasanya dianggap terlalu terhubung dan sulit disentuh dalam sistem yang sarat korupsi di Irak, tunduk pada prosedur peradilan.

Bulan lalu, Kadhemi membentuk komite baru untuk memerangi "korupsi besar", dan melakukan penangkapan pertama pekan ini, menurut dua pejabat Irak yang mengetahui pekerjaan komite tersebut.

Kepala Dana Pensiun Irak, Ahmad al-Saedi, dan ketua Komisi Investasi Baghdad, Shaker al-Zameli, ditahan pada Rabu (16/9).

Bahaa Abdulhussein, pimpinan perusahaan pembayaran elektronik, Qi Card, ditangkap setibanya di Bandara Baghdad pada hari Kamis (17/9), sumber tersebut mengkonfirmasi.

Para pejabat menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut, termasuk dakwaan terhadap mereka, di mana mereka ditahan atau bagaimana proses peradilannya.

"Komite tersebut sedang memeriksa portofolio yang telah mencurigakan untuk sementara waktu, kemudian komisi yudisialnya mengeluarkan surat perintah penangkapan," kata seorang pejabat kepada AFP.

Termasuk Negara Terkorup

Sistem pengadilan Irak dikenal sangat korup, dengan hakim dibayar untuk mengabaikan bukti atau membuat keputusan tertentu.

Ditanya apakah pengadilan dapat dipercaya untuk melihat proses tersebut, pejabat tersebut mengatakan bahwa hakim komite sedang membangun kasus yang "solid".

Kedua pejabat tersebut mengatakan bahwa kampanye tersebut tidak ditujukan kepada individu, partai atau sektor bisnis tertentu. "Tidak ada daftar target, tetapi Anda bisa mengharapkan lebih banyak nama yang akan menyusul," kata pejabat kedua.

Irak berada di peringkat salah satu dari 20 negara paling korup di dunia, menurut Transparency International. Sekitar US$ 450 miliar dana publik telah lenyap ke kantong politisi dan pengusaha yang curang sejak invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003, sebuah studi oleh parlemen menemukan.

Setiap perdana menteri sejak invasi telah meluncurkan inisiatif anti korupsi mereka sendiri, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Kadhemi menunjuk pejabat baru di Bank Sentral Irak, Komisi Integritas dan Komisi Investasi dalam upaya membendung korupsi pemerintah. (AFP)

Editor : Sabar Subekti