Tantowi: Brasil Lakukan Pelecehan Diplomatik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Komisi I DPR Tantowi Yahya mendukung sepenuhnya sikap Pemerintah Indonesia yang memanggil pulang Duta Besar (Dubes RI) untuk Brasil, Toto Riyanto. Sebab, menurut dia, yang dilakukan Presiden Brasil, Dilma Roussef dianggap telah melecehkan Pemerintah Indonesia.

"Tetapi pembatalan penyerahan surat kepercayaan di saat Dubes kita sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dengan Dubes lainnya, adalan bentuk pelecehan diplomatik. Oleh sebab itu, kita patut protes keras," kata Tantowi dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (21/2).

Politisi Partai Golkar itu menyebut tindakan emosional yang justru diambil oleh Pemerintah Brasil, malah akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang, antara lain pertahanan dan perdagangan.

"Di bidang pertahanan, berdasarkan anggaran 2009-2014, Indonesia telah memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai kita. Indonesia juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS)" ujar Tantowi.

Sementara di bidang perdagangan, lanjut Tantowi, Brasil tengah berupaya memasukkan dagingnya ke Indonesia.  "Mereka tahu besarnya kebutuhan daging di Indonesia," tuturTantowi.

Jika Brasil tidak mengubah sikap, kata Tantowi, DPR mengancam akan menghentikan kerjasama di dua bidang itu. Bahkan, dia menyebut tidak segan-segan duduk bersama Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerjasama tersebut.

"Dari kedua bidang itu saja, saya menilai justru Brasil dalam posisi yang membutuhkan Indonesia. Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain dan Brasil sebagai negara yang berdaulat seharusnya bisa memahami hal itu," kata Tantowi.

DPR menegaskan supaya Pemerintah RI tidak perlu takut terhadap tekanan negara asing, terlebih saat ini Indonesia sedang dalam situasi darurat narkoba.

Pembatalan penyerahan surat kepercayaan itu terjadi pada Jumat pagi kemarin. Roussef enggan menerima surat kepercayaan dari Dubes Toto, lantaran masih kecewa terhadap eksekusi mati warganya, Marco Archer Cardoso Moreira pada pertengahan bulan lalu.

Indonesia Jangan Surut

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak menerima surat-surat kepercayaan Dubes RI untuk Brasil jangan membuat pemerintah Indonesia surut.

Oleh karena itu, dia meminta Kemlu melakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan kepada pemerintah Brazil.

"Tugas Kemlu untuk melakukan pendekalatn guna menjelaskan kepada Brazil bahwa ada warga negaranya yang menyalahi hukum di Inodonesia, sehingga harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia," kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Terkait sikap Dilma itu, ia tetap berkeyakinan, hubungan bilateral kedua negara tidak akan sampai terputus.

Sebagai contoh, Brasil adalah satu-satunya negara yang menempatkan seluruh atase pertahanannya di Indonesia. "Bila mereka putuskan hubungan dengan Indonesia, mereka akan rugi sendiri. Mereka banyak kirim atase pertahanan udara, laut dan sebagainya dan baru pertama Brazil tempatkan atase pertahanan di Indonesia. Hubungan bilateral ini kan saling menguntungkan (resiprokal)," kata anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu.

Diakuinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negata, pasti akan  mengundang reaksi, akan menimbulkan pro dan kontra.

Begitu juga dengan kebijakan Indonesia yang menjatuhi hukuman mati terhadap warga negara Brasil. Begitu juga dengan Indonesia ketika ada warga negara kita di luar negeri yang dijatuhi hukuman. "Apa yang dilakukan Brazil ini menyalahi konvensi PBB 1961. DPR terus akan lakukan diplomasinya," ujar Nurhayati.

Editor : Eben Ezer Siadari