Target Penyerapan Anggaran DKI Meleset

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Target Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) meleset cukup jauh. Semula, Djarot menargetkan APBD dapat terserap hingga 90 persen pada akhir tahun. Namun, nyatanya, hingga bulan kedelapan, laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebutkan, penyerapan anggaran daerah masih di angka 19,4 persen. Artinya, dalam waktu empat bulan, Djarot pesimistis DKI dapat menyerap anggaran hingga mencapai angka maksimal seperti ditargetkan sebelumnya.

Selain itu, terjadi ketimpangan cukup besar antara belanja langsung dan belanja tak langsung. Angka penyerapan untuk belanja langsung masih jauh di bawah angka belanja tak langsung.

“Kalau kondisinya seperti sekarang ini, mungkin kita nggak bisa mencapai penyerapan 90 persen. Mungkin hanya sekitar 65 sampai 70 persen,” ujar Djarot saat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).  

Djarot menyadari, APBD baru efektif digunakan pada Mei akibat pencairan terlambat. Namun demikian, ia menyayangkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak menggunakan hak kuasanya menggunakan anggaran setelah dana itu cair. Beberapa SKPD juga dianggap tak disiplin melaksanakan lelang untuk pembangunan dan pembelian inventarisasi pemerintah, seperti tanah.

Ada beberapa indikasi yang menyebabkan SKPD lambat melakukan lelang. Menurutnya, sebagian besar SKPD ketakutan melaksanakan belanja daerah. Ada pula keraguan untuk memasukkan harga satuan di sistem e-budgeting. Itulah yang akhirnya membuat penyerapan daerah tak maksimal.

“Jangan bikin SKPD ketakutan dan tertekan sehingga ogah melakukan lelang. Harusnya kita dorong supaya mereka semangat,” kata Djarot.  

Pemerintah Provinsi DKI selanjutnya akan menggenjot penyerapan anggaran dalam APBD Perubahan September nanti. Dalam APBDP tersebut, program-program yang tidak berjalan akan dimatikan dan dialokasikan untuk pembelanjaan yang lain.

Kendati menggenjot belanja, Djarot mengingatkan SKPD untuk tak lengah dan mencari celah korupsi. Ia khawatir, untuk memaksimalkan anggaran, SKPD justru mencari cara untuk menyerap angaran sebanyak-banyaknya, namun bukti pembeliannya tak jelas.

“Yang ingin kita bangun ini sistemnya, supaya jangan sampai ada kebocoran,” ujar mantan Wali Kota Blitar itu.

Editor : Sotyati