Teman Ahok: Abnormalitas yang Perlu

SATUHARAPAN.COM - “Sebuah organisasi memerlukan 2 persen inspirasi dan dan 98 persen keringat,” begitu kata-kata Ernest Douwes Dekker, yang dikenal sebagai Dr. Danudirdja Setiabudi, kepada Soekarno dan Roeslan Abdoelgani pada suatu hari di bulan Mei 1947 (“Pak Tua Penggerutu,” Majalah TEMPO, Edisi Khusus Kemerdekaan, 20 – 26 Agustus 2012, hlm. 92-93).

Terkenal sebagai “Si Bangsat” penulis petualang dan pembangkang terhadap kekuasaan kolonial, Ernest Douwes Dekker juga dikenal sebagai mentor para tokoh kemerdekaan, khususnya Soekarno. Ernest Douwes Dekker menjadi sahabat serta guru yang tetap teguh mendampingi ketika keyakinan dan kehidupan Soekarno berada di titik terendah, ketika bahkan para sahabatnya yang terdekat meninggalkannya satu demi satu.

Sebagai orang berdarah campuran Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa, Ernest Douwes Dekker menjadi nafas penuh inspirasi dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang mendobrak berbagai kemandegan dan kebuntuan politik di tingkat nasional, internasional, dan personal. Mungkin sisi dobrak-mendobrak ini menjadi kekuatan terbesar Ernest Douwes Dekker, sekaligus sumber kontroversi dirinya yang tak kalah besar.

Menerobos Kebekuan Tatanan

Mungkin yang disebut tatanan, entah itu tatanan keluarga, tatanan kota, tatanan jiwa, tatanan politik, senantiasa membutuhkan sosok pembangkang dan pendobrak yang meski kontroversial tetapi justru menyehatkan bagi tatanan yang selalu punya kecenderungan menutup/memutlakkan diri (Jan Patočka, Heretical Essays, 136). Ernest Douwes Dekker menyadari hal ini. Ia menyadari bahaya kompromi-kompromi elit politik yang dapat melumpuhkan gerak kemerdekaan Indonesia yang ketika itu masih dalam tahap belajar mengepakkan sayapnya.

Ia juga menyadari bahaya ego pribadi masing-masing tokoh pergerakan yang dapat menyeret politik nasional ke dalam konflik pribadi. Maka lagi-lagi, sebagaimana telah ia lakukan sejak muda belia, Ernest Douwes Dekker mendobrak. Ia mendobrak lewat sikap dan kata-katanya yang sering membuat telinga panas, termasuk telinga Presiden Soekarno ketika itu.

Di tingkat politik nasional kata-kata Ernest Douwes Dekker, bahwa sebuah organisasi hanya butuh 2 persen inspirasi dan sisanya kerja keras, mungkin ditujukan untuk Soekarno sendiri sebagai sosok pemimpin kharismatik penuh inspirasi. Lewat pengalaman dan pengetahuannya, Ernest Douwes Dekker sepertinya menyadari bahwa apa yang disebut tatanan politik memiliki fondasi (dasar) yang lebih sering rapuh daripada kukuh. Berbagai cara pandang, pemikiran, nilai moral, kebiasaan, dan norma-norma sering begitu mudah membeku memaksa orang tunduk dalam ritmenya yang telah menjadi normalitas.

Maka tindakan-tindakan politik senantiasa memerlukan upaya pembaruan, pembongkaran, re-definisi sistem simbol, dan pendasaran ulang, suatu kerja keras yang penuh keringat. Penuh keringat sebab meretas praktik kebiasaan politik yang telah membadan menjadi normalitas (kewajaran) bagaikan memposisikan diri sebagai ‘orang gila’ yang abnormal. Posisi abnormal itu dengan sendirinya melelahkan dan butuh banyak keberanian serta pengorbanan. Sebab berdiri di posisi pembangkang yang abnormal itu dengan sendirinya akan mengundang banyak musuh. Posisi abnormal politik bagaikan meniupkan ruh arkhaik ke dalam politik yang membuat posisi netral menjadi sulit dipertahankan, yaitu: kembali hidupnya distingsi kawan – lawan (Claude Lefort, Democracy and Political Theory, 17).

Perlunya Abnormalitas Politik

56 tahun setelah Douwes Dekker meninggal, dalam dinamika politik dan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, kita telah mengalami sendiri hembusan ruh arkhaik politik tersebut.

Pemilihan presiden di tahun 2014 lalu misalnya seperti memperjelas politik sebagai ‘momen eksistensial’ yang menghidupkan kembali distingsi kawan – lawan dalam demokrasi. Bukan hanya itu, terpilihnya seorang Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia pada dirinya merupakan momen terobosan yang sedikit banyak abnormal. Abnormal sebab status politik dan keberadaan dirinya menerobos normalitas politik yang didominasi oleh elit partai dan oligarki kekuasaan yang telah lama bercokol.

Kini hal yang kurang lebih serupa terjadi melalui sosok Basuki ‘Ahok’ Tjahaya Purnama, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang selalu bicara bla-blakkan tanpa tedeng aling-aling, kerap kontroversial, punya banyak musuh (meski tidak mencari musuh), namun tetap menjadi tumpuan harapan rakyat Jakarta yang dipimpinnya.

Status dan sikap politik Ahok dalam pencalonannya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sedikit banyak juga abnormal sifatnya. Meski keberadaan calon perorangan (independen) untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi, namun pada praktiknya mereka yang maju sebagai calon perorangan di luar mekanisme kepartaian berdiri berhadap-hadapan dengan status-quo kekuasaan. Bukan hanya itu, untuk kasus Ahok, sikap politiknya seperti menggoyang kenyamanan oligarki partai-partai politik yang telah begitu mengakar ke dalam kebiasaan (dan kewajaran) politik Indonesia.  Apalagi warga, yang sepertinya telah lelah dengan oligarki partai politik dalam demokrasi, justru menjadi bersemangat untuk berpartisipasi kembali dalam politik melalui sosok Ahok.

Keberadaan Teman Ahok yang aktif berpolitik menggalang dukungan warga mirip dengan relawan Jokowi ketika menjelang pemilihan presiden lalu. Keberadaan kantong-kantong partisipasi politik warga itu secara langsung menampakkan dua hal penting, yaitu: 1) bahwa demokrasi bisa terus-menerus memperkuat diri dan melakukan re-organisasi diri di tengah segala kepungan kepentingan oligarki kekuasaan, dan 2) kegagalan partai-partai politik dalam merespon dinamika politik warga. Fenomena tindakan warga yang berjalan sendiri di luar segala mekanisme dan prosedur demokrasi formal ini pun merupakan terobosan abnormal dalam politik.

Pierre Rosanvallon, seorang ahli filsafat politik Prancis yang sekarang mengampu Sejarah Pemikiran Politik Modern dan Kontemporer di Collége de France, menyebutnya sebagai society of distrust, yaitu masyarakat demokratis yang tidak lagi mudah percaya pada elit politik dan kelembagaan demokrasi (Pierre Rosanvallon, Counter-Democracy, 3-5). 

Seperti disebutkan oleh Rosanvallon, dalam masyarakat jejaring yang di dalamnya pengetahuan tidak lagi menjadi milik khas kaum tertentu, skema pengetahuan dan skema politik representatif terbukti tidak lagi cukup-diri. Ketidakcukupan (insufficiency) politik demokrasi representatif dalam memenuhi janji-janjinya telah menciptakan jalur demokrasi yang bergerak di luar norma kewajaran namun autentik dan mampu mempertahankan otonominya (Pierre Rosanvallon, Counter-Democracy, 274).

Dalam konteks sosok Ahok, acungan jempol perlu diberikan kepadanya karena telah berani meretas jalan ‘abnormal’ demokrasi kita, yang mungkin melalui cara itu kita dapat terus berdemokrasi secara sehat. Apalagi selama ini warga sepertinya semakin lelah dengan proses politik formal yang sesak dengan konflik kepentingan. Tambahan pula, semua orang sepertinya telah mengetahui betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal ini membuat setiap warga yang hendak berpartisipasi dalam politik harus: 1) entah habis-habisan mengeluarkan uang sendiri, atau 2) berkompromi dengan oligarki kekuasaan dan ekonomi yang sering tidak terlihat namun menentukan proses politik.

Kembalinya ‘Yang Politik’

Sosok seperti Basuki Tjahaya Purnama telah menginspirasi warga. Teman Ahok adalah satu dari sekian banyak manifestasinya. Pola partisipasi politik seperti ini pada dirinya layak dihargai sebagai terobosan betapa pun abnormalnya. Melalui partisipasi politik langsung warga seperti itu, rasionalitas politik segera terlihat berbeda dengan rasionalitas ekonomi. Kita segera bisa melihat bahwa ternyata politik bukanlah perkara dagang, jual-beli, mahar persembahan, dan untung-rugi layaknya aktivitas ekonomi di pasar.

Politik ternyata menjadi aktivitas eksistensial yang bukan hanya berbeda dari ekonomi pasar, melainkan juga memberi dasar dan makna hakiki bagi kehidupan banyak orang. Dasar kehidupan bersama yang perlu terus-menerus diperkuat, dibongkar, direkatkan kembali, inilah yang oleh Oliver Marchart disebut sebagai politik pasca-fondasional. Artinya, sebuah ruang politik yang fondasinya tidak pernah stabil dan baku, melainkan terus-menerus diperbarui dan dimaknai ulang (Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought, 8-9).

Bukankah para tokoh revolusi kemerdekaan juga menghadapi situasi yang kurang lebih sama: membongkar dan meruntuhkan fondasi lama selagi membangun merekatkan fondasi baru pada saat yang bersamaan? Orang seperti Ernest Douwes Dekker, ia adalah seorang pembangkang, seorang pendobrak yang meruntuhkan tetapi juga membangun di saat yang sama. Mungkin saat ini, kita akan banyak membutuhkan sosok-sosok pendobrak seperti Ernest Douwes Dekker demi keberlangsungan Republik Indonesia kita di masa depan.

Penulis adalah anggota tim pengajaran filsafat resolusi konflik di Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Editor : Trisno S Sutanto