Temui Kepala BKPM, Pengusaha Keluhkan Masalah Pengupahan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengemukakan bahwa mekanisme pengupahan merupakan salah satu kendala yang dialami para pengusaha besar di industri padat karya dalam melancarkan investasinya.
“Di sela-sela pembicaraan kami tadi, saya mendapat saran dari beberapa asosiasi industri yang ada di daerah, mereka melihat banyak orang membutuhkan lapangan kerja yang luas bagi nvestasi baru dan dengan perizinan yang mudah bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah. Namun, (Industri) padat karya seperti sepatu, tekstil, terkendala oleh UMR (Upah Minimuim Regional),” kata Franky dalam jumpa pers Pemaparan Dialog Investasi Sektor Penting Kepada Publik di 2015 kepada para pewarta , Senin (22/12) di Gedung BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Franky menyebut banyak perusahaan tidak memahami Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga UU diartikan sepotong-sepotong. Yang seharusnya terjadi adalah pengupahan atau Upah Minimum Regional atau Provinsi (UMR/P) saat ini hanya merupakan batas aman, bukan sebagai acuan utama yang diinginkan perusahaan.
Franky menegaskan industri padat karya penting dan sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena tingginya angka pengangguran. Industri padat karya, menurut data BKPM 2014, mampu menghasilkan pendapatan angka produk domestik bruto cukup tinggi.
“Pemerintah mendorong tekstil dan alas kaki menjadi prioritas karena menyumbang Produk Domestrik Bruto lebih dari 20,83 persen. Rencana ekspansi masih ada saat ini. Kita butuh rekomendasi para pelaku usaha,” kata Franky.
Dalam jumpa pers hari ini, hadir antara lain, General Manager Adis Men Footwear, Harijanto, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia, Anton Supit dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia, Ade Sudrajat.
Franky Sibarani memaparkan, agenda pertemuan kali ini akan membahas tentang potensi industri padat karya terkait dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekspor. Selain itu, pimpinan asosiasi industri padat karya juga akan berkoordinasi dengan BKPM terkait hambatan investasi yang masih ditemui terutama di daerah.
Baca Juga:
3 Ekonom Tantang Jokowi Ciptakan 21 Juta Lapangan Kerja
Menko Maritim: Indonesia Butuh Banyak Insinyur Maritim
Yahoo! Hentikan Operasi di Indonesia, 50 Karyawan Di-PHK
Editor : Eben Ezer Siadari
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...