Temui Mendagri, Setara Bahas Yasmin Sampai Kolom Agama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setara Institute -organiasi yang menjunjung tinggi martabat manusia- hari Rabu (20/5), menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo guna membahas desain penghapusan diskriminasi agama, kasus sejumlah rumah ibadah, dan peraturan-peraturan daerah diskriminatif.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, salah satu kasus rumah ibadah yang dibahas bersama Mendagri Tjahjo adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Menurut dia, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Mendagri berjanji segera mencari solusi penyelesaian kasus tersebut bersama Pemerintah Kota Bogor.

“Kita membahas beberapa isu politik diskriminasi, kasus beragama, dan rumah ibadah seperti GKI Yasmin,” kata Bonar saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (20/5).

Selain itu, dia melanjutkan, Setara Institute bersama Mendagri juga membahas kelompok Syiah, Jama’ah Ahmadiyah, dan Qanun Jinayat yang diterapkan di Provinsi Aceh. “Terkait masalah Ahmadiyah, Mendagri mengaku masih sulit untuk cari solusi penyelesaiannya. Tapi untuk perda yang kami nilai diskriminatif Qanun Jinayat, Mendagri berjanji akan segera mengevaluasi dan melakukan review,” tutur dia.

“Sementara untuk pengungsi Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur, Mendagri juga berjanji akan cari solusinya,” Bonar menambahkan.

Menurut dia, Mendagri sangat prihatin melihat gejalan konservatisme yang terjadi di Indonesia, di mana semakin banyak masyarakat yang fanatik terhadap agama sendiri tapi tidak toleransi dengan agama yang dipeluk orang lain.

Bonar pun menyampaikan, pihaknya membahas kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agar ke depannya, para penganut agama kepercayaan bisa mencatumkan kepercayaannya di kolom tersebut. “Kolom agama di KTP, dianjurkan penganut kepercayaan bisa mengisi di KTP,” tutur dia. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja