Terapkan e-Budgeting, Ahok Tak Mau Mengalah Lagi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan kali ini ia tak ingin mengalah lagi untuk tidak menerapkan sistem e-budgeting. Menurutnya, tahun lalu ia sudah mengalah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tidak menerapkan sistem tersebut. 

“Kita mesti e-budgeting. Saya nggak mau ngalah lagi,” kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (9/2) malam.

Menurut Ahok, e-budgeting dapat meminimalisasi peluang untuk korupsi. Sayangnya, kata dia, sistem ini tak bisa diterima baik oleh beberapa pihak, termasuk DPRD. 

Kemarahan ini merupakan buntut ketok palu rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) akhir Januari lalu, yang ternyata belum final. Ahok yang mengaku geram dan mengatakan lolos atau tidak RAPBD, DKI Jakarta tahun ini harus menerapkan sistem e-budgeting.

Ahok sebelumnya mencurigai ada oknum DPRD yang bermain di balik pengembalian RAPBD DKI oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berkas RAPBD tersebut sebelumnya dikembalikan karena dianggap ada beberapa berkas yang tak memenuhi syarat.

Menurut dia, ada oknum DPRD mengirim surat ke Kemendagri, yakni RAPBD harus melalui perizinan DPRD sebelum dikirim ke Kemendagri.

Tindakan ini semacam umpan balik karena sebelumnya oknum DPRD, kata Ahok berusaha mengganti sejumlah anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Namun, dana yang disebutnya sebagai dana siluman ini tak jelas untuk bidang atau program apa saja.

“Saya punya berkas Rp 8,8 triliun. Mereka saja yang nggak mau ngaku. Saya sampaikan sekali lagi, Gubernur DKI tanpa partai, ini sudah kepalang tanggung. Republik ini mesti diberesin,” kata Ahok. 

Menampik hal itu, DPRD membantah adanya berkas yang memuat dana siluman triliunan rupiah itu. DPRD bahkan mengatakan Pemprov sebelumnya menawari dana sebesar Rp 12 triliun untuk pengadaan alat berat dan properti.

Editor : Bayu Probo