Thailand Gelar Referendum Mengenai Konsitusi Baru

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Rakyat Thailand pada hari Minggu (7/8) melakukan referendum mengenai konstitusi baru yang didukung oleh dewan pertimbangan untuk memuluskan jalan pada pemilihan umum tahun 2017.

Hari ini merupakan ujian pertama bagi popularitas dewan pertimbangan yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Selama ini Pemerintahan Prayuth telah menekan aktivitas politik selama dua tahun sejak ia berkuasa dalam suatu kudeta pada 2014.

Jajak pendapat memperlihatkan perolehan suara sedikit lebih banyak dari pendukung konstitusi baru, tetapi perlu diingat sebagian besar pemilih masih belum menentukan pilihan.

Ada 50 juta pemilih yang berhak memberikan suara dan Komisi Pemilihan menargetkan 80 persen di antaranya akan menggunakan haknya. Hasil awal diperkirakan diketahui pukul 20.00 waktu setempat.

Prayuth mengatakan ia tidak akan mengundurkan diri jika rakyat Thailand menolak konstitusi tersebut dan pemilihan umum akan berlangsung tahun depan bagaimana pun hasilnya.

"Kami perlu menyelenggarakan pemilihan umum pada 2017 karena itulah janji yang kita buat," kata dia menjelang pemungutan suara. "Tak ada konstitusi yang memuaskan rakyat 100 persen."

Tentara telah menggulingkan pemerintahan yang dipimpin keluarga Shinawatra dua kali dalam lebih satu dekade krisis politik di Thailand.

Para pengkritik mengatakan konstitusi itu adalah usaha militer untuk melakukan perbaikan pada kegagalan mereka mengusir mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan citranya yang populis dari perpolitikan Thailand setelah kudeta yang melengserkannya pada 2006.

Sementara Thaksin tinggal di pengasingan, ia masih memiliki pengaruh kuat, khususnya dukungan dari pedesaan di bagian utara Thailand. Adik perempuannya Yingluck naik ke tampuk kekuasaan dengan meraih suara mayoritas pada 2011. (Ant)