Thailand: Pita LimJaroenrat Ajak Koalisi Oposisi dan Siap Jadi Perdana Menteri
Partai-partai oposisi Thailand memenangi pemilihan umum hari Minggu (15/5).
BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin oposisi Thailand, Move Forward Party mengatakan pada hari Senin (15/5) bahwa dia telah melakukan kontak dengan setidaknya lima partai oposisi untuk membentuk koalisi dan memperingatkan setiap upaya untuk ikut campur dalam hasil pemilu akan datang dengan "harga yang lumayan."
Pita Limjaroenrat, 42 tahun, yang partainya menempati posisi pertama dalam pemilihan hari Minggu (14/5), diikuti oleh oposisi kelas berat populis Pheu Thai, mengatakan dia telah mengusulkan aliansi yang akan menguasai 309 kursi dan dia siap untuk menjadi perdana menteri.
Dia mengatakan semua pihak harus menghormati hasil pemilu dan tidak ada gunanya menentangnya. "Saya tidak khawatir tapi saya tidak ceroboh," katanya dalam konferensi pers.
“Ini akan menjadi harga yang sangat mahal untuk dibayar jika seseorang berpikir untuk menyanggah hasil pemilu atau membentuk pemerintahan minoritas.”
Di antara mereka dan Pheu Thai mengalahkan partai-partai yang memiliki hubungan dengan tentara royalis pada hari Minggu, tetapi jauh dari kepastian oposisi akan membentuk pemerintahan berikutnya, dengan aturan parlemen yang dirancang oleh militer setelah kudeta tahun 2014 yang condong mendukung sekutunya.
Untuk mengatur, kesepakatan mungkin perlu dibuat dengan banyak kubu, termasuk partai saingan dan anggota junta yang menunjuk Senat dengan catatan mendukung partai konservatif yang dipimpin oleh para jenderal.
Senat mengambil bagian dalam pemungutan suara gabungan dari 750 kursi parlemen bikameral tentang siapa yang menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Dukungan yang diperlukan lebih dari setengah dari dua majelis, atau 376 suara.
Pheu Thai belum mengumumkan rencana aliansi apa pun. Pita mengatakan ada tanggapan positif dari pihak lain kepada usulannya. Dan partai militer turun suaranya, tapi tidak keluar.
Padahal hasil pemilu pendahuluan tampaknya menjadi pukulan telak bagi militer dan sekutunya, dengan aturan parlementer di pihak mereka dan beberapa pialang kekuasaan berpengaruh di belakang mereka, mereka masih dapat berperan dalam pemerintahan.
Partai Move Forward didorong oleh gelombang kegembiraan di kalangan pemuda atas agenda liberal dan janji perubahan yang berani, termasuk memecah monopoli dan mereformasi undang-undang yang menghina monarki.
Partai membuat terobosan di beberapa kubu konservatif dan menambahkan dimensi baru pada perebutan kekuasaan yang selama bertahun-tahun berpusat pada keluarga miliarder Shinawatra, kekuatan pendorong di belakang Pheu Thai, dan pembentukan pro militer, yang menghasilkan kekuasaan dean kerusuhan selama dua dekade terus-menerus.
Pita mengatakan Move Forward Party akan melanjutkan rencananya untuk mengubah undang-undang lese majeste yang ketat terhadap penghinaan terhadap monarki, yang menurut para kritikus telah digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara. Istana Thailand tidak mengomentari hukum atau penggunaannya.
Undang-undang menghukum penghinaan yang dirasakan hingga 15 tahun penjara, dengan ratusan orang menghadapi dakwaan, beberapa di antaranya berada dalam penahanan pra sidang.
Pita mengatakan parlemen akan menjadi forum yang tepat untuk mengupayakan amandemen undang-undang tersebut. “Kami akan menggunakan parlemen untuk memastikan bahwa ada diskusi komprehensif dengan kedewasaan, dengan transparansi dalam caranya kita harus bergerak maju dalam hal hubungan antara monarki dan massa,” katanya. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...