Tidak Ada Bukti, Ridwan Kamil Bantah Gereja Bandung Diperas

BANDUNG, SATUHARAPAN.COM – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membantah ada gereja di Bandung yang diperas. “Hanya improvisasi oknum ormas,” katanya.

Pernyataan itu ia ungkapkan seusai menggelar rapat bersama pengurus gereja se-Kota Bandung, hari Kamis (9/6). Pertemuan yang digelar di rumah dinas wali kota, di Jalan Dalem Kaum, Bandung itu dihadiri berbagai forum gereja di Kota Bandung, FKUB, Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), dan Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

“Hasil dari penelusuran Bidang Bimmas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat tidak ada bukti terjadi praktik dugaan pemerasan seperti kabar yang beredar, karena perizinan gereja itu sudah selesai sesuai prosedur,” kata laki-laki yang akrab disapa Kang Emil ini.

“Kalaupun ada upaya yang sifatnya memanfaatkan situasi, hasil penelusuran adalah improvisasi oknum di lapangan dari anggota ormas,” ia menambahkan.

Pertemuan itu digelar untuk mengklarifikasi dugaan pemerasan oleh salah satu ormas kepada pengelola Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bandung.

Kalau menurut Pembina Masyarakat Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Minda Sirait, yang disebut dengan pemerasan itu adalah “menjembatani”. “Kami sudah tampung informasinya dan tidak sepihak. Kami dapati bahwa sebenarnya teman-teman dari ormas ingin menjembatani. Sudah diluruskan informasi itu, tidak terjadi, ada salah paham, ada persoalan komunikasi,” ujarnya.

Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bandung Timur pun membantah adanya pemerasan itu. Panitia pembangunan gereja GBKP Bandung Timur, Gembira Peranginangin, kepada BBC Indonesia mengatakan, “Izin mendirikan gereja sudah kita peroleh. Semua berjalan sesuai aturan. Kita tidak pernah memberi sesuatu dan juga tidak pernah diminta sesuatu oleh pemerintah kota (Bandung).”

Gembira mengaku walaupun pihaknya sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) gereja, tetap saja ada sekelompok orang menggelar unjuk rasa yang mempertanyakan keabsahan izin tersebut.

Sebelumnya dikabarkan adanya unjuk rasa tersebut yang menyebabkan 'gereja sempat tidak bisa dipakai'. Tetapi, pada akhir 2015, ‘justru ormasnya datang dan minta Rp 200 juta supaya gereja bisa difungsikan.’ “Permintaan itu tidak logis dan tentu tidak ada jaminan, apakah nanti kita tidak diperas lagi,” kata salah satu panitia.

Informasi yang diperoleh BBC Indonesia menyebutkan ormas berlabel agama adalah Gerakan Reformasi Islam atau Garis.

Namun, itu dibantah. Pemimpin Garis membantah tuduhan pemerasan terhadap GBKP Bandung Timur. “Enggak ada peras-memeras. Enggak benar itu,” kata salah-seorang pimpinan Gerakan Reformasi Islam, Afif Koswara, hari Senin (6/6) malam.

Gembira Peranginangin sendiri menganggap kehadiran ormas berlabel agama justru membantu pihaknya untuk melakukan mediasi dengan sekelompok orang yang mempertanyakan keabsahaan IMB gerejanya.

“Untuk diselesaikan dengan kekeluargaan,” ungkap Gembira.

Ditanya apakah pernyataannya tersebut muncul karena dirinya merasa dalam tekanan, Gembira mengatakan, “Sama sekali tidak ada tekanan”.

Kamil menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Bila pun ada yang memanfaatkan situasi, menurut dia itu dilakukan segelintir petualang berwatak tidak baik.

Ia mengatakan, suasana ibadah dan keagamaan di Kota Bandung sudah kondusif, ditambah Bandung yang merupakan kota pertama pendiri Forum Komunikasi Umat Beragama di Indonesia.

“Karena kita sudah punya forum silaturahmi supaya jika ada komunikasi atau aspirasi, pintunya satu dan komunikasi berjalan lancar,” kata dia.

Dia mengatakan, untuk perizinan pendirian gereja telah diatur pemerintah. (Ant/BBC/Kemenag)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum