Tidak Adanya Capres dan Caleg Berorientasi Pada Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Calon pemimpin dari partai politik yang layak dipilih adalah mereka pemimpin yang kuat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun hal tersebut belum terlihat dari para calon legislatif maupun calon presiden yang dengan lantang meneriakkan perubahan terhadap hak kedaulatan bagi ekonomi berkelanjutan termasuk kedaulatan atas air, pangan, energi, serta keanekaragaman hayati hutan hujannya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Institute Hijau Indonesia Chalid Muhammad bersama dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis HuMa) Andiko dalam jumpa pers yang digelar oleh HuMa di Setiabudi Building, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/3).

Berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dinilai belum mencerminkan semangat tentang nilai-nilai kedaulatan. Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Perkembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih berorientasi pada eksploitasi dan berpotensi memicu lebih banyak konflik. Hal tersebut terjadi pada draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gambut yang dinilai masih bermasalah karena tidak memproyeksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia sebagaimana komitmen Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2009.

Karena itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hutan dan Iklim menyerukan agar Presiden menunda penandatanganan RPP Gambut sampai adanya draft RPP Gambut yang sudah kuat untuk melindungi lahan gambut dengan membuka kepada partisipasi publik agar bisa terlibat dan memberikan masukan tentang proses penyusunan kebijakan tersebut.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja