Tiga Resolusi DK PBB Dihasilkan Selama Kepemimpinan Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Di bawah kepemimpinan Indonesia selama bulan Agustus 2020, Dewan Keamanan (DK) PBB mengesahkan empat resolusi, salah satunya resolusi mengenai penjaga perdamaian perempuan.

Resolusi itu berhasil diadopsi secara konsensus pada 28 Agustus 2020 sebagai Resolusi DK PBB nomor 2538, dan disponsori oleh 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB.

“Ini juga merupakan resolusi pertama yang diprakarsai oleh Indonesia sepanjang sejarah keanggotaannya di DK PBB selama ini,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan media secara virtual, hari Jumat (4/9).

Pengesahan resolusi tersebut penting, karena untuk pertama kalinya DK PBB meloloskan resolusi yang secara khusus menyoroti peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 atau 6,4 persen dari total 82.245 personel.

Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di tujuh misi PBB yaitu Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Tiga resolusi lain yang diadopsi selama masa kepemimpinan Indonesia di DK PBB adalah resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), serta resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali.

Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat.

“Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut, tetapi Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendorong DK PBB memajukan pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme,” ujar Retno. (Ant)

Editor : Sabar Subekti