Tim Jokowi-JK Janji Maksimalkan Anggaran Pertahanan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggaran pertahanan Indonesia masih jauh dari Minimum Essential Forces (MEF) untuk diajukan bagi Kementerian Pertahanan, namun anggaran terbatas itu harus tetap dimaksimalkan guna menjaga kedaulatan bangsa.

Demikian ucap Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pertahanan dan Luar Negeri Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, saat ditemui usai menyelenggarakan pertemuan tertutup di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/8).

"Anggaran pertahanan kita masih jauh dari MEF. Pada tahun 2014, angkanya masih sekitar 84 triliun rupiah, sedangkan MEF-nya dua kali lipat," ucap dia.

"Tapi yang pasti, dengan anggaran terbatas seperti itu sistem pertahanan kita harus dimaksimalkan untuk menjaga kedaulatan bangsa," Yuddy menambahkan.

Baru Hal Umum

Sejak pukul 16.00 WIB, Pokja Pertahanan dan Luar Negeri Tim Transisi Jokowi-JK mengadakan pertemuan tertutup. Politisi Partai Hanura itu mengaku pembahasan masih seputar hal-hal umum terkait isu pertahanan nasional.

"Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tadi seputar postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang, lalu kondisi kesejahteraan prajurit, ketersediaan alutsista, isu perbatasan, kemudian kerja sama militer luar negeri," kata dia.

Selain itu, Yuddy juga mengatakan bahwa pertemuan perdana Pokja Pertahanan dan Luar Negeri Tim Transisi Jokowi-JK membahas kaitan antara Kementerian Pertahanan RI dengan unit organisasi di dalamnya, seperti TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

"Itu semua harus saling mendukung demi membangun postur pertahanan nan kuat di masa yang akan datang," ungkap Yuddy.

Politisi Partai Hanura itu juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tadi terdapat diskusi mengenai implementasi Undang-Undang Industri Pertahanan Nasional, yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2012.

"Tapi semua masih tahap pemetaan kondisi dan isu pertahanan, sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya," ucap dia.

Belum Tentu Unggulan

Terkait MEF, menurut Yuddy akan mempengaruhi keadaan dan postur pertahanan Indonesia. "Karena MEF yang diperlukan untuk membiayai anggaran pertahanan nasional kita belum mencapai angka diatas 50 persen."

Yuddy juga mengukapkan belum mengetahui apakah program-program di sektor pertahanan akan menjadi unggulan pada Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita ingin lihat dulu apakah ada program sektor pertahanan yang bila dijadikan unggulan akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, jadi belum tentu ada di sektor pertahanan itu," kata dia.

"Sekarang kita mau lihat, program mana yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek, sehingga dilihat masyarakat ini merupakan program unggulan," Yuddy menambahkan.

Oleh karena itu, lanjut Yuddy, Pokja Pertahanan dan Luar Negeri Tim Transisi Jokowi-JK akan terus menggali dan melakukan pengkajiannya.

"Kami akan terus kaji pada pertemuan berikutnya. Bila nanti membutuhkan data, lalu ingin sinkronisasi konsep yang telah kami buat dengan program Kementerian Pertahanan RI, tentu kami akan lakukan audiensi, baik itu dengan Menteri Pertahanan RI atau jajarannya," tutup Yuddy.

Editor : Bayu Probo