Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Menurun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun dalam setahun terakhir yang ditandai dengan perbaikan angka gini ratio pada periode Maret 2016.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan perbaikan tingkat ketimpangan ini terlihat dari penurunan angka gini ratio dari periode Maret 2015 yang tercatat 0,408 menjadi 0,397 pada Maret 2016.

"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015-Maret 2016," kata dia dalam jumpa pers di Kantor BPS, Jakarta pada hari Jumat (19/8).

Nilai gini ratio tersebut berada pada kisaran nol dan satu, yang berarti semakin tinggi nilai gini ratio maka semakin tinggi tingkat ketimpangan di kalangan masyarakat.

Penurunan gini ratio terjadi di daerah perkotaan yaitu dari 0,428 pada Maret 2015 menjadi 0,410 pada Maret 2016, serta daerah perdesaan yaitu dari 0,334 pada Maret 2015 menjadi 0,327 pada Maret 2016.

Pada periode Maret 2015-Maret 2016, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah masih berada dalam kategori ketimpangan rendah, namun distribusinya semakin menurun.

Hal itu terlihat penurunan distribusi di daerah perkotaan dan perdesaan bagi kelompok penduduk 40 persen terbawah dari sebelumnya pada periode Maret 2015 sebesar 17,1 persen menjadi 17,02 persen pada Maret 2016.

Sedangkan, menurut provinsi, gini ratio tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan yaitu mencapai 0,426 dan terendah di Bangka Belitung sebesar 0,275.

Suryamin mengatakan beberapa faktor yang menjadi penentu perbaikan tingkat pengeluaran dalam setahun terakhir adalah adanya kenaikan upah buruh tani harian dari Rp 46.180 pada Maret 2015 menjadi Rp 47.559 pada Maret 2016 atau mengalami kenaikan 2,99 persen.

Kemudian, kata dia, upah buruh bangunan harian mengalami kenaikan dari Rp 79.657 pada Maret 2015 menjadi Rp 81.481 pada Maret 2016 atau mengalami kenaikan 2,29 persen.

Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian dari 5,1 juta orang pada Februari 2015 menjadi 5,2 juta orang pada Februari 2016 serta peningkatan jumlah pekerja bebas nonpertanian dari 6,8 juta orang pada Februari 2015 menjadi 7 juta orang pada Februari 2016.

Ia menambahkan perbaikan tingkat pengeluaran juga disebabkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk 40 persen terbawah meningkat dari Rp 371.336 pada Maret 2015 menjadi Rp 423.969 pada Maret 2016.

"Kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah," jelas Suryamin.

Suryamin memperkirakan penurunan angka gini ini terkait dengan menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah bawah sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur, kondusifnya pengembangan usaha perdagangan dan jasa serta skema perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. (Ant).

Editor : Eben E. Siadari