Tiongkok Potong Gaji Para Direktur BUMN

BEIJING, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Tiongkok pada Jumat (29/8) memutuskan memotong gaji dan membatasi tunjangan para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demikian kantor berita Xinhua melaporkan.

Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan Partai Komunis yang dikepalai sekretaris jenderal partai, Xi Jinping.

"Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis menyetujui rencana reformasi sistem yang menentukan gaji para direktur BUMN dan tunjuangan-tunjangan untuk mereka," tulis Xinhua.

Mengutip pernyataan dari Biro Politik, Xinhua memberitakan "gaji yang terlalu tinggi akan dipotong sampai ke level yang masuk akal."

Xinhua sendiri tidak memerinci seberapa besar gaji tersebut dipotong. Namun, sebelumnya, majalah bisnis Caijing memberitakan pemerintah tengah mempertimbangkan usulan pemotongan gaji direktur BUMN sampai sekitar 30 persen sehingga menjadi 97.000 dolar AS (sekitar Rp 1,88 miliar) atau sekitar Rp 1,16 miliar (sekitar Rp 22,54 triliun) per tahun.

Biro Politik pada sisi lain mendesak BUMN di Tiongkok untuk meningkatkan etos kerja korporat dan menekankan disparitas gaji direktur dengan gaji di sektor industri lain harus dijaga dalam "level yang pantas".

Sejak menjadi kepala Partai Komunis pada November 2012 dan menjadi Presiden Tiongkok pada Maret tahun lalu, Xi Jinping telah mendorong kebijakan penghematan di antara pejabat-pejabat tinggi untuk mengerem pengeluaran negara.

Selain itu, dia juga terkenal atas ketegasannya menghukum koruptor.

Xinhua melaporkan pemerintah juga berencana menetapkan batas tertinggi tunjangan yang dapat diberikan kepada direktur BUMN dan juga pembatasan terhadap fasilitas kenegaraan--termasuk di antaranya adalah kendaraan dinas dan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Mereka melarang keras pengeluaran uang negara untuk kepentingan pribadi, berjanji untuk menghentikan penggunaan fasilitas negara untuk keperluan hiburan, kesehatan, dan semua hal yang tidak terkait dengan tanggung jawab sebagai direktur BUMN." tulis Xinhua. (AFP/Ant)