Tjahjo Kumolo: Pelayanan Publik Dekatkan Pemerintah dengan Rakyat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama dengan Sekretaris Jenderal Yuswandi A. Tumenggung (kanan) saat memaparkan program kerja serta kebijakan dan agenda kerja tahun 2015 dan 2016 dengan salah satu tujuannya meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di gedung Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Para pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri saat mengikuti rapat pemaparan program kerja Kementerian tahun 2015 dan 2016 yang disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tampilan slide program kerja serta kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang ditayangkan sebagai langkah program serta kebijakan yang akan dijalankan oleh Kementerian pada tahun 2015 dan 2016 nanti.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memaparkan program kerja tahun 2015 dan 2016 yang disampaikan di depan pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memaparkan program kerja tahun 2015 dan 2016 yang disampaikan dalam gelar jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo paparkan program kerja tahun 2015 dan 2016 dengan salah satu tujuannya meningkatkan pelayanan publik. Pemaparan program kerja serta kebijakan agenda prioritas tahunan 2015 – 2016 juga termasuk dalam visi dan misi Pemerintahan Presden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Salah satu caranya adalah dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan membantu daerah yang dinilai belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Selain itu skala prioritas untuk mewujudkan program nawacita Presiden Joko Widodo adalah mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. Kemudian untuk agenda prioritas dalam konteks regulasi rencananya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Peraturan Peraturan Pemerintah Pusat (Perpu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung Gubernur/ Bupati dan Wali Kota dengan perbaikan sistemik aspek penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Pemaparan tersebut disampaikan di gedung Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1) yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Yuswandi A. Tumenggung.

Editor : Eben Ezer Siadari