TNI dan Bakamla Tandatangani MoU

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit  melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, di Ruang Tamu Panglima TNI Jl Merdeka Barat No 2 Jakarta Pusat, hari Kamis (2/7).

Nota Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan.

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan, tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting.

Pertama, kata Panglima TNI, faktor eksternal yaitu menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai ketentuan internasional.

Kedua, faktor internal, yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan, dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua faktor di atas, merupakan hal pokok sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pengelolaan wilayah laut dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan, serta menjamin kepentingan umum secara luas.

“Kehadiran Bakamla harus menjadi penguatan dalam pengelolaan wilayah laut nasional. Khususnya yang menyangkut penegakan hukum di laut, secara operasional perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena TNI juga memiliki tugas mengelola keamanan laut, sebagaimana diamanatkan undang-undang,” kata dia.

Memahami kapasitas Bakamla saat ini, terdapat lima hal pokok dalam membangun sinergitas TNI-Bakamla. Pertama, penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut. Kedua, penggunaan sarana dan prasarana. Ketiga, pendidikan dan latihan. Keempat, pertukaran data dan informasi yang diperlukan. Kelima, penugasan personel.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Bakamla dengan keunggulan yang besar adalah dua unsur penting yang harus menjadi atensi pemerintah dan warga bangsa, agar keberadaannya sepenuhnya dapat menunjang pemerintah dalam membangun ekonomi nasional dari kekayaan laut Nusantara. Pada sisi keamanan negara, kapasitas dan kapabilitas Bakamla adalah mitra TNI dalam menutup sudut dan celah-celah NKRI terhadap illegal entry kedaulatan negara.

Panglima TNI memberikan penekanan kepada semua unsur yang terkait dan terlibat, untuk menggunakan Nota Kesepahaman itu sebagai landasan bekerja, untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas masing-masing, serta menghindari kesalahan persepsi dan kesalahan prosedur, dalam mengatasi kendala, dengan senantiasa meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

Pada kesempatan itu Kepala Bakamla RI dalam sambutannya mengatakan antara lain bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman itu merupakan tonggak sejarah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjaga dan mengamankan perairan Indonesia di masa mendatang.

Hadir dalam penandatangan MoU tersebut Kasal, Kasum TNI, Irjen TNI, Wakasau, pejabat Mabes TNI dan angkatan serta Deputi dan Staf Bakamla RI. (PR) 

Editor : Sotyati