Tokoh Gereja Ingatkan Jangan Ada DOM Jilid II di Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua turut prihatin dan mengutuk keras penembakan 4 karyawan PT Moderen di distrik Sinak kabupaten Puncak, Papua.

Penembakan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan tidak diterima atas nama dan alasan apapun. Penembakan 4 orang karyawan ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPP PGGB, Socratez Sofyan Yoman, kepada satuharapan.com lewat pesan selular di Jakarta, Rabu (16/3).

Berkaitan dengan itu, ia meminta agar petugas keamanan dapat segera mengungkap pelakunya. Socratez mempertanyakan pernyataan bahwa pelakunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Apakah benar penembakan itu dari OPM? Apakah OPM yang  berjuang hampir 50 tahun  itu untuk menembak mati warga sipil? Darimana OPM mendapat senjata dan amunisi?," tanya Socratez, retoris.

"Kalau OPM berjuang untuk membunuh warga sipil itu patut dipertanyakan. Apakah OPM binaan dari aparat keamanan di Papua selama ini? Saya tidak percaya OPM yang melakukan penembakan ini," lanjut Socratez.

Menurut dia, fakta  selama ini yang melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil di pegunungan  bukan OPM. Kalaupun pelakunya benar dari  OPM, tambah dia, itu adalah OPM yang dibina oleh aparat keamanan selama ini.

"Mereka (OPM binaan) pernah dan sering  bilang saya, mereka dikasih peluru dan dikasih beras dan rokok dan disuruh bikin asap," kata Socratez.

Socratez juga memperingatkan bahwa aparat keamanan dapat saja terlibat dengan beberapa tujuan. Ia berharap hal ini bukan upaya kriminalisasi perjuangan Papua Merdeka yang sudah ada di ULMWP yang mendapat dukungan komunitas internasional.

Selain itu, ia juga ingin agar peristiwa tersebut bukan upaya mengcounter tekanan dari Pemerintah Kepulauan Salomon yang telah mengangkat isu Papua di Sidang  Dewan HAM PBB pada 15 Maret 2016, di Jenewa.  

Socratez yang selama ini vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua mengatakan jangan sampai peristiwa ini menjadi jalan bagi adanya Daerah Operasi Militer (DOM) jilid II di Papua. Apalagi bila itu dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan penuh aparat keamanan untuk melaksanakan pembangunan jalan di Papua.

Terakhir, Socratez mengingatkan bahwa peristiwa ini tidak menghilangkan upaya untuk mengungkap kasus penembakan 4 siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya.

"Jangan sampai penembakan di Puncak ini dilakukan dalam rangka menyudutkan rakyat  Papua yang berjuang dengan damai selama ini yang sudah mendapat simpati dan dukungan internasional," tutup Socratez.

Editor : Eben E. Siadari