Solomon Angkat Isu Papua di Dewan HAM PBB

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Negara Kepulauan Solomon mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council, UNHRC) di Jenewa.

Diplomat Kepulauan Solomon di Jenewa, Barrett Salato, mengatakan kepada dewan dalam sidangnya pada 15 Maret, bahwa pelanggaran HAM di Papua perlu segera mendapat perhatian dari masyarakat dunia.
 
Ia menekankan, sebagaimana dikutip oleh radionz.co.nz, bahwa Kepulauan Solomon mengkhawatirkan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan-perlakuan yang menyakitkan dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh pihak keamanan.

Dia mendorong Indonesia untuk membangun dialog dengan perwakilan Papua dan bekerja sama dengan Dewan HAM dengan mengizinkan tim khusus PBB  mengunjungi Indonesia.

Salato menyoroti permintaan yang dibuat oleh Forum Pulau Pasifik (Pacific Island Forum) yang memohon diizinkannya misi pencari fakta ke Papua.

Dia menambahkan bahwa  akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi orang Papua telah memburuk,dan jumlah penduduk asli terus berkurang.

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumberdaya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia, Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai presiden,” kata Barrett Salato, sebagaimana dikutip oleh tabloidjubi.com.

Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.

“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada orang asli Papua di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.

Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato juga prihatin dengan populasi warga asli Papua yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,” kata Barrett Salato.

Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk merespon secara positif permintaan Ketua PIF, Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengijinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Editor : Eben E. Siadari