Tokoh Gereja Papua Keluhkan Jokowi Kepada Dubes AS

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM -  Duta Besar AS, Robert O. Blake, hari ini (23/1) bertemu dengan sejumlah tokoh gereja Papua. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sarapan pagi di Swiss Bel Hotel, Jayapura tersebut, berlangsung tertutup.

Kepada satuharapan.com,  melalui pesan selular singkat Pendeta Socratez Sofyan Yoman, salah seorang yang turut dalam pertemuan itu, membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan mereka telah berbicara kepada Dubes AS tentang berbagai persoalan yang dihadapi Papua.

Menurut dia, pihaknya telah meminta Dubes AS untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan di Papua. Di antara kasus yang mereka minta segera diungkap adalah kasus Paniai dan Tolikara.

Sebelumnya, kepada kantor berita Antara, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu mengatakan
pihaknya menengarai ada oknum aparat keamanan yang terlibat.

"Untuk kasus Paniai kami sampaikan agar diselesaikan, karena terjadi di siang bolong, pelakunya melibatkan oknum aparat keamanan, kami sudah tahu," kata dia.

Apa lagi, pada Desember 2015, kata dia, terjadi kekerasan yang menimpa tiga polisi di Sinak, Kabupaten Puncak. Diberitakan, sejumlah senjata dan ratusan amunisi dibawa kabur.

"Kasus ini langsung mendapat reaksi cepat, tapi Paniai dan Tolikara belum," kata dia, sebagaimana dilaporkan oleh antarapapua.com

Socratez mengatakan pihaknya juga  menyinggung soal persoalan pendidikan, ekonomi dan kesehatan ketika berbicara dengan Dubes AS.  Kasus kematian bayi, anak dan orang dewasa di Mbua, Kabupaten Nduga, yang telah menelan korban hingga 70 jiwa, mereka sampaikan kepada Blake.

Bahkan, Socratez juga menyampaikan keluhan kepada Blake tentang sulitnya bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan permasalahan ini.

"Di Mbua, dikabarkan sampai 70-an warga meninggal karena wabah penyakit tapi kurang mendapat perhatian serius, padahal Presiden Jokowi sudah berkunjung akhir Desember tapi belum perhatikan serius," kata Socratez, tokoh Papua yang selalu bersuara kritis terhadap pemerintah pusat.

Ia mengatakan, saat berkunjung ke Papua, pihaknya sebagai salah satu tokoh agama belum pernah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan berbagai hal yang terjadi selama ini.

"Harusnya Pak Presiden Jokowi bisa sediakan waktu ketemu kami (tokoh agama Papua) untuk bahas berbagai hal, bukan saja mendorong pembangunan infrastruktur," kata dia.

Ketika ditanya, apakah Dubes Blake ada menyinggung soal bantuan bagi pembangunan gereja di Papua, Socratez menjawab jika hal itu tidak ada.

"Tidak ada dalam percakapan tadi, dan juga kebijakan seperti itu tidak ada karena pemerintah larang, kecuali kebijakan antaragereja," jawabnya.

Ketika satuharapan.com menanyakan apakah keluhan tentang masih terhambatnya jurnalis meliput Papua, padahal Jokowi sudah menjanjikan akan membuka akses, dibicarakan dengan Dubes, Socratez mengatakan hal itu tidak dibahas.

"Itu tidak disinggung," kata dia.

Dalam pertemuan itu, turut hadir selain Pendeta Socratez adalah Ketua KINGMI Papua, Pendeta Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Yemima Krey, dan Pendeta Phill Erari, tokoh gereja Papua Barat.

Selain masalah Mbua, menurut Socratez, pihaknya  menyinggung soal pemekaran daerah yang dirasa tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi Papua.

"Itu yang kami singgung, termasuk masalah pemekaran kabupaten dan provinsi. Disini kami komparasikan begini, di Papua penduduk 1,5 juta, di Jawa Barat 40-an juta kenapa tidak ada pemekaran provinsi, polda dan lainnya, ini kami singgung. Ada apa ini?" kata dia.