Tolikara Sudah Damai

TOLIKARA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan kondisi di Karubaga, Tolikara, Papua, sudah jauh lebih damai usai insiden yang terjadi Jumat (17/7) lalu. Presiden Joko Widodo juga member bantuan Rp 1 miliar untuk membangun kios-kios pascakebakaran.

“Saya kemarin satu hari (di Tolikara), tenang tidak ada masalah sampai bertemu dengan semua masyarakat, bersalaman,” kata Tjahjo yang ditemui usai bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Tjahjo menggambarkan bahwa aparat TNI dan masyarakat bergotong-royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

Kemudian, para tokoh lintas agama berdampingan menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan musala yang tidak sengaja turut terbakar.

“Kita memang sedang konsentrasi untuk membangun kios dan musala supaya perekonomian kembali berjalan,” kata Tjahjo.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepolisian untuk tetap mengusut tuntas kasus hukum insiden tersebut.

Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga mengharapkan agar kejadian ini tak terulang kembali.

Gatot berpesan agar antarumat beragama harus saling menghormati dan tetap menjunjung tinggi kebinekaan, terlebih lagi mengingat bangsa Indonesia merdeka dibangun dan merdeka atas pondasi kebinekaan.

“Jadi bangsa ini dibangun berdasarkan kebinekaan, nah kebinekaan ini jangan mau dikoyak-koyak hanya dengan masalah seperti ini dan saya pikir tokoh-tokoh agama sudah bicara positif, bagaimana kemajemukan tetap kita eratkan untuk membangun bangsa,” ujar Panglima.

Usai bersilaturahmi dengan sejumlah menteri kabinet Kerja dan pejabat negara di Istana Negara, Presiden mengumpulkan aparat keamanan dan sejumlah menteri dalam sebuah rapat terbatas untuk membahas peristiwa di Tolikara.

Rapat terbatas tersebut meminta penegakan hukum peristiwa di Tolikara dan diharapkan agar dapat berdialog dengan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat Papua untuk meredam situasi di Tolikara.

Kemudian Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk memberikan dana bantuan sebesar Rp1 miliar untuk membangun kembali seluruh fasilitas yang terkena dampak insiden

“Bapak presiden sudah memberikan petunjuk, presiden memberikan bantuan Rp1 miliar dan ini segera dibangun dan sekarang sudah mulai dibangun musala, kemudian ruko-rukonya akan dibangun kembali seperti semula,” kata Panglima TNI.

Gatot mengatakan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pangdam setempat, yang awalnya 70 kios yang terbakar, kemudian ditambah 15 kios lagi untuk memfasilitasi putra daerah agar membuka kios di sana.

“Kemudian musala akan dibangun di tanah Koramil atas persetujuan bupati dan ini akan dikerjakan selama satu bulan sudah selesai semuanya. Sehingga ekonomi cepat berputar dan pembangunan dibuat seperti aslinya,” kata Gatot.

Bantuan dari Presiden Jokowi itu diserahkan melalui Kodam XVII Cenderawasih dan akan diserahkan Kamis (23/7).

Menanggapi itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, Rabu, mengatakan bantuan berupa dana sebesar Rp1 miliar itu nantikan akan digunakan untuk membangun rumah kios (ruki) sebanyak 85 unit yang akan diberikan bagi korban kebakaran dan penduduk lokal.

“Nanti yang akan terima bukan hanya korban kebakaran tapi juga warga lokal yang tidak menjadi korban,” kata Mayjen TNI Siahaan seraya mengakui, rumah kios akan dibangun di tanah Pemda Tolikara di Karubaga.

Menurut dia, tidak dibangunnya kios di lokasi yang terbakar karena status tanah belum jelas apakah milik adat atau milik gereja.

Selain menyediakan tanah, Pemda Tolikara juga membantu membangun kembali rumah kios, kata Pangdam.

Komposisi Tim Pencari Fakta Harus Heterogen

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta agar simpang siur informasi oleh pejabat publik terkait insiden Tolikara, Papua, dihentikan, dan mengharapkan pemerintah satu suara bicara dengan data.

“Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pada era informasi saat ini, siapa pun bisa menyebarkan berita sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi media sosial yang saat ini sangat beragam bentuknya dan real time penyebarannya, maka sulit dicegah arusnya.

Di media sosial, menurut dia, sangat gampang suatu berita kecil berefek bola salju yang membesar dan menggelinding meskipun itu berita yang salah.

“Mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi makin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung,” katanya.

Menurut dia, karena persoalan Tolikara adalah di ranah politik, hukum, dan keamanan, maka peran Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno sangat menentukan.

Mestinya, menurut dia, Menko Polhukam segera memanggil menteri dan pejabat lembaga terkait untuk koordinasi, mendapatkan masukan, menganalisis, dan menyatukan sikap.

“Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo,” katanya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu koordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.

Selain itu menurut dia, upaya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.

“Selanjutnya, keterangan atau informasi resmi seharusnya dikeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF. Pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF, jangan beropini atas masukan sumber masing-masing yang belum jelas konfirmasinya,” katanya.

Menurut dia, hanya satu sumber informasi ini penting agar media dan publik tidak dibingungkan oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi tidak semua media juga datang ke lokasi.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah setelah TPF dan pemerintah mendapatkan kesimpulan, maka segeralah diambil tindakan yang tegas dan adil,” katanya.

Tindakan tersebut juga harus segera diinformasikan ke publik/media agar tidak timbul simpang-siur baru.

Ia mengatakan, peristiwa Tolikara harus mendapat penanganan cepat karena Papua sedang menjadi sorotan internasional dan pada saat insiden Lebaran tersebut sedang banyak orang luar Indonesia yang sedang berada di Papua.

Propam Polda Papua Periksa Aparat Terkait Penembakan

Polisi telah memeriksa sebanyak 35 orang sebagai saksi terkait insiden kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Enam di antaranya merupakan anggota kepolisian yang diperiksa sebagai saksi.

Sejauh ini, kata dia, penyidik masih mengumpulkan bukti serta keterangan dari para saksi, baik yang menjadi korban maupun yang melihat terjadinya kerusuhan tersebut.

“Para saksi yang dimintai keterangan itu ada beberapa di antaranya korban pelemparan saat sedang melaksanakan salat Id di lapangan depan Koramil Karubaga,” kata Direskrimum Polda Papua Kombes Dwi Riyanto , di Jayapura, Selasa.

Ditreskrimum Polda Papua, lanjut dia, telah mengerahkan 12 penyidik untuk membantu Polres Tolikara mengusut insiden.

“Untuk kasus penembakan, sedang diperiksa oleh Propam Polda Papua,” kata Riyanto.

Seorang korban penembakan pada kerusuhan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 masih dirawat di RSUD Karubaga.

“Memang permintaan pasien untuk dirawat di sini,” kata Kepala RSUD dr Delwin di sela kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menjenguk korban di rumah sakit itu, Selasa.

Korban yang masih dirawat adalah Tines Wenda yang mengalami luka tembak di lengan bagian kiri. Kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan ia tampak senang saat dikunjungi kedua menteri tersebut.

Mensos menyerahkan bantuan untuk korban sebagai santunan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka.

Menurut dokter Delwin, ada 12 korban saat kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan Salat Idol Fitrah 1436 Hijriyah, namun korban lainnya dirujuk ke Wamena dan ada yang dirawat di Jayapura.

Mensos mengatakan semua korban akan mendapatkan santunan. Bantuan tersebut dia titipkan kepada pemda setempat untuk diserahkan kepada korban dan ahli waris yang meninggal.

Mensos dan Menteri PPPA berada di Tolikara untuk memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat pembakaran rumah toko (ruko) dan musala di Karubaga terpenuhi.

Saat ini, pengungsi sementara menempati tenda yang disiapkan di halaman Koramil dan Polres setempat untuk memastikan keamanan mereka. (Ant)