Trump Teken Perintah untuk Menyingkirkan Ideologi Transjender dari Militer

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pada hari Senin (27/1) bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk menyingkirkan apa yang disebutnya "ideologi transjender" dari militer, yang berpotensi menjadi kemunduran besar bagi hak-hak LGBTQ.

Dalam serangkaian perintah terkait militer yang menurut Trump telah ditandatanganinya di Air Force One kepada wartawan, ia juga menyerukan pembangunan sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel versi AS.

Partai Republik menandatangani perintah lebih lanjut untuk mengembalikan anggota angkatan yang diberhentikan karena menolak menerima vaksin COVID-19 dan memperluas tindakan keras pemerintah yang lebih luas terhadap program keberagaman ke angkatan bersenjata.

"Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transjender dari militer kita," kata Trump dalam retret kongres Partai Republik sebelumnya di Miami.

Trump sebelumnya berjanji untuk memberlakukan kembali larangan terhadap pasukan transjender, tetapi belum jelas langkah-langkah spesifik apa yang tercantum dalam perintah baru tersebut, yang belum dipublikasikan.

Seorang pejabat Gedung Putih yang bersamanya mengatakan perintah tersebut melibatkan "penghapusan radikalisme jender di militer."

Perintah Trump datang pada awal pekan keduanya kembali ke Gedung Putih dan pada hari itu upacara penyambutan diadakan di Pentagon untuk menteri pertahanan barunya, veteran militer dan tokoh Fox News, Pete Hegseth.

"Terima kasih atas kepemimpinan Anda, Tuan Presiden. Kami akan melaksanakannya!" Hegseth — yang dikonfirmasi pekan lalu meskipun ada kekhawatiran atas kurangnya pengalamannya, dan dugaan catatan minum berat dan kekerasan dalam rumah tangga — berkata pada X.

Warga Amerika transjender telah menghadapi perubahan kebijakan yang tidak menentu tentang dinas militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka sementara Trump telah berulang kali berusaha untuk mengeluarkan mereka dari jajaran.

Militer AS mencabut larangan pasukan transjender yang bertugas di angkatan bersenjata pada tahun 2016, selama masa jabatan kedua Demokrat, Barack Obama, sebagai presiden.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pasukan transjender yang sudah bertugas diizinkan untuk melakukannya secara terbuka, dan rekrutmen transjender akan mulai diterima pada tanggal 1 Juli 2017.

Patriot

Namun, pemerintahan Trump yang pertama menunda tanggal tersebut hingga tahun 2018 sebelum memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut sepenuhnya, yang memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Trump mengklaim bahwa anggota angkatan bersenjata transjender mengganggu, mahal, dan mengikis kesiapan militer serta persahabatan di antara pasukan.

Penerus Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, bergerak untuk membatalkan pembatasan tersebut beberapa hari setelah ia menjabat pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa semua warga Amerika yang memenuhi syarat untuk bertugas seharusnya dapat melakukannya.

Meskipun jumlah pasukan transjender di militer Amerika terbilang kecil — dengan perkiraan sekitar 15.000 dari lebih dari dua juta anggota angkatan bersenjata berseragam — pemecatan mereka akan mengurangi jumlah pasukan AS pada saat negara tersebut sudah menghadapi kesulitan dalam merekrut personel baru.

Menteri pertahanan Biden yang akan segera lengser, Lloyd Austin, tampaknya mengkritik rencana Trump dalam pidato perpisahannya awal bulan ini, dengan mengatakan: "Setiap militer yang menolak patriot yang berkualifikasi dan bersemangat untuk mengabdi, sama saja dengan membuat dirinya semakin kecil dan lemah."

Isu transjender telah mengguncang politik AS dalam beberapa tahun terakhir, karena negara-negara bagian yang dikuasai oleh Demokrat dan Republik telah bergerak ke arah yang berlawanan dalam berbagai kebijakan, mulai dari perawatan medis hingga buku-buku tentang topik tersebut yang diizinkan di perpustakaan umum atau sekolah.

Sementara itu, Trump telah berulang kali berjanji untuk membangun versi sistem Iron Dome yang digunakan Israel untuk menembak jatuh rudal yang ditembakkan oleh Hamas dari Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

Namun, ia mengabaikan fakta bahwa sistem tersebut dirancang untuk ancaman jarak pendek, sehingga tidak cocok untuk bertahan melawan rudal antar benua yang merupakan bahaya utama bagi Amerika Serikat.

"Kita perlu segera memulai pembangunan perisai pertahanan rudal Iron Dome yang canggih," kata Trump di Miami, seraya menambahkan bahwa perisai itu akan "dibuat di AS." (AFP)

Editor : Sabar Subekti