Trump Terbitkan Aturan Kebebasan Beragama di Hari Doa Nasional

WASHINGTON D.C, SATUHARAPAN.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan menandatangani kebijakan eksekutif tentang kebebasan beragama pada Hari Doa Nasional, menurut surat kabar Politico.

Mengutip dari beberapa sumber yang mengetahui situasi itu, surat kabar menyebutkan Trump telah mengundang para pemimpin konservatif ke Gedung Putih pada hari Kamis (3/5) untuk menandatangani sebuah undang-undang yang melindungi hak-hak Amandemen Pertama.

Beberapa sumber konservatif dan evangelis telah meminta pemerintah untuk memberlakukan semacam kebijakan yang melindungi hak-hak individu dan organisasi untuk beribadah menurut keyakinan agama masing-masing. Khususnya mengenai masalah sosial seperti pernikahan, aborsi, kontrasepsi, seksualitas dan gender tanpa takut akan paksaan dari pemerintah dan reaksi publik.

Namun, kritik dari sayap kiri yaitu kebijakan semacam itu akan mempermudah penggunaan agama sebagai ‘alasan’ untuk mendiskriminasikan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

Keinginan dari kelompok konservatif ini muncul setelah empat halaman salinan rancangan kebebasan beragama telah bocor ke media pada awal Februari. Dua bulan kemudian, tidak ada perintah serupa yang dikeluarkan oleh Trump. Namun, sumber yang dekat dengan diskusi mengindikasikan bahwa perintah tersebut masih dalam pembahasan.

Menurut Politico, dua pejabat senior mengonfirmasi rencana untuk menandatangani perintah tersebut pada hari Kamis (4/5). Namun, seorang pejabat memperingatkan bahwa rencana tersebut belum selesai dan rancangan undang-undang tersebut masih disesuaikan.

Ken Blackwell, Kepala Penasihat Kebijakan Dalam Negeri untuk tim transisi Trump yang mengawasi pembentukan sembilan agen federal, mengatakan kepada The Christian Post melalui telepon pada hari Kamis (27/4) lalu bahwa ini hanyalah masalah waktu sebelum pemerintahan Trump memberlakukan beberapa kebijakan atau perintah untuk mengatasi masalah kebebasan beragama yang merupakan kekhawatiran dari orang Kristen konservatif. Dia menambahkan: “Kami melihat kerinduan untuk memastikan Trump menandatangani kebijakan itu sangatlah kuat dan sepertinya sangat mungkin terjadi.”

Pihak penggungat nampaknya sudah bersiap secara sah untuk menantang kebebasan beragama yang rencananya akan dilaksanakan oleh Trump. Serikat Kebebasan Sipil Amerika dan perusahaan pro-LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Lambda Legal telah mengancam untuk segera menuntut jika Trump menandatangani perintah kebebasan beragama. Lembaga nirlaba American Atheist juga telah bersumpah untuk ‘melawan’.

Menurut reporter Buzzfeed, Dominic Holden, kelompok liberal percaya bahwa mereka dapat membawa Amandemen Pertama dan Keempatbelas melawan perintah tersebut.

“Kami akan melawan kebijakan ini dengan semua yang kami miliki,” kata Penasihat Senior Lambda Legal Camilla Taylor kepada Buzzfeed pada hari Selasa (2/5). “Kami siap untuk menuntut dalam waktu yang singkat jika perintah eksektuif ini mirip dengan susunan kebijakan yang bocor.”

Meskipun dilaporkan bahwa Ivanka Trump dan suaminya, Jared Kushner yang memiliki catatan mendukung hak LGBT, memiliki pengaruh terhadap keputusan Trump untuk tidak menandatangani perintah eksekutif tersebut pada bulan Februari lalu, namun seorang konservatif berpengaruh yang melihat teks perintah tersebut melaporkan kepada Politico bahwa bahasa dalam rancangan kebijakan tersebut tidak melemah dari rancangan yang diperoleh The Nation pada bulan Februari.

“Bahasanya sangat-sangat kuat,” kata sumber tersebut.

Ketika ditanya tentang pengaruh Ivanka dan Kushner, Blackwell mengatakan kepada CP: “Saya tahu bahwa kita semua yang telah memiliki kebebasan beragama di dalam diskusi yakin bahwa kita telah melakukannya dengan benar, sah, tegas dan menguntungkan secara politis untuk mengajukan administrasi tersebut.”

Selain ancaman hukum, lebih dari 1300 pemimpin agama kiri menandatangani sebuah pernyataan yang mengecam perintah kebebasan beragama yang sudah menjadi buah bibir tersebut.

“Meskipun rancangan ini dimaksudkan untuk memperkuat kebebasan beragama, tapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh orde ini adalah menyalahkan kebebasan ini, mengubahnya menjadi senjata untuk mendiskriminasikan negara kita yang luas, termasuk kaum LGBT, perempuan dan anak-anak yatim piatu,” kata mereka dalam sebuah pernyataan. “Kami mendesak Anda untuk menentang semua proposal yang akan menyalahgunakan kebebasan beragama, termasuk perintah eksekutif mengenai masalah ini yang saat ini sedang dipertimbangkan.”

Pada awal Maret, lebih dari 100 pemimpin konservatif yang dipimpin oleh Presiden Dewan Riset Keluarga Tony Perkins, menandatangani sebuah surat yang dikirim ke Trump, mendesaknya untuk menandatangai sebuah perintah kebebasan beragama dan mengutip sejumlah contoh di mana individu dan organisasi akan menerima konsekuensi untuk bertindak sesuai dengan keyakinan alkitabiah mereka. (christianpost.com)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum