Turki Akan Serang Kurdi Yang Masih di Zona Aman

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Turki akan menggunakan haknya untuk menghancurkan para pejuang milisi Kurdi jika mereka belum mengundurkan diri dari "zona aman" di Suriah utara sesuai perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Serikat, kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hari Kamis (24/10).

Sebelumnya pada hari Kamis, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi menuduh Turki meluncurkan serangan yang menargetkan tiga desa di timur laut Suriah meskipun ada gencatan senjata, menurut Reuters. Namun Rusia mengatakan kesepakatan damai yang dicapai minggu ini berjalan lancar.

Erdogan mengatakan, Turki akan melaksanakan rencana ofensifnya jika milisi YPG (unit Pengamanan Rakyat) Kurdi Suriah tidak mundur dari sepanjang perbatasannya seperti yang telah disepakati dengan Rusia. Dia juga mengkritik pertemuan para pemimpin dunia dengan komandan YPG, mengatakan langkah-langkah seperti itu menghambat perang melawan terorisme.

Sementara itu, Rusia mengirimkan 276 anggota militer dan polisi dan 33 unit perlengkapan militer dalam pekan ini di wilayah Suriah yang berbatasan dengan Turki, menurut kantor berita Rusia, RIA mengutip sumber di kementerian pertahanan.

Turki dan Rusia telah sepakat melakukan pengawasan wilayah di bagian barat laut Manbij Suriah untuk melindungi daerah itu, kata Erdogan.

 "Kami telah meminta area seluas 5X19 (kilometer) di barat laut Manbij untuk melindungi daerah itu. Kami mencapai kesepakatan mengenai hal ini dengan Rusia ... di sana akan ada pos pengamatan," kata Erdogan.

Menolak Resolusi Eropa

Turki juga menolak resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa terhadap operasi Turki ke Suriah utara. "Kami sepenuhnya menolak sikap Parlemen Eropa (EP) hari ini tentang Operation Peace Spring," kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikutip Hurriyet.

"Kami tidak terkejut dengan keputusan ini oleh tuan rumah teroris," kata pernyataan itu, dan menambahkan bahwa Parlemen mengadopsi keputusan yang "tidak konsisten" dengan fakta-fakta, dan bersikeras pada "bias dan kurang dalam akal sehat" terhadap Turki meskipun semua penjelasan dibuat oleh Ankara.

Turki mengklaim legitimasi operasi itu disetujui oleh kesepakatan yang dibuat dengan Amerika Serikat dan Rusia.

Resolusi Parlemen Eropa pada hari Kamis (24/10) menyebutkan, anggota parlemen Eropa "sangat mengutuk intervensi militer Turki sepihak di timur laut Suriah, dan mendesak Turki untuk menarik semua pasukannya dari wilayah Suriah."

EP meminta dewan untuk menerapkan "sejumlah sanksi dan larangan visa terhadap pejabat Turki yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, serta mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah (sanksi) ekonomi yang ditargetkan terhadap Turki."

Resolusi itu "dengan tegas menolak rencana Turki untuk mendirikan "zona aman" di sepanjang perbatasan di timur laut Suriah dan menyatakan keprihatinan bahwa perjanjian AS-Turki tentang gencatan senjata sementara mungkin melegitimasi pendudukan Turki atas zona aman' ini.”

Turki melancarkan operasi militer ke Suriah timur laut pada 9 Oktober yang disebutkan untuk melenyapkan kelompok teroris Kurdi di wilayah itu. Pada 17 Oktober, Amerika Serikat dan Turki sepakat untuk gencatan senjata dan mengizinkan penarikan pasukan pimpinan Kurdi, YPG dan PKK meninggalkan zona aman.

Editor : Sabar Subekti