Turki Pecat 10.000 PNS dan Tutup 15 Media

Demonstran membawa spanduk bertuliskan "Kotamadya milik rakyat - rakyat tidak bisa diambil alih" di Istanbul, 26 Oktober 2016. Dua wali kota Diyarbakir, kota mayoritas Kurdi, di tenggara Turki, ditangkap sebagai bagian dari pendindakan terorisme, kata pejabat keamanan 25 Oktober 2016. (Foto: AFP)

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Sebanyak 10.131 pegawai sipil dipecat dan 15 kantor media ditutup berdasarkan dekrit baru legislatif di Turki, demikian laporan Kantor Berita Anadolu, milik negara, hari Minggu (30/10).

Lebih dari 100.000 orang sudah dipecat dan 37.000 ditahan sejak kudeta yang gagal dalam penumpasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Tayyip Erdogan mengatakan sangat penting untuk memusnahkan jaringan Gulen dari aparat negara.

Menurut dekrit yang diterbikan di majalah resmi Turki pada Sabtu (29/10), anggota "organisasi atau kelompok teror yang terlibat dalam kegiatan terhadap keamanan nasional negara atau mereka yang berhubungan dengan kelompok atau organisasi teror" dipecat.

Sebanyak 32 pejabat parlemen, 183 anggota Pengadilan Kasasi, 249 anggota Direktorat Urusan Agama, 2.534 anggota Kementerian Keadilan, 102 anggota Kementerian Luar Negeri, 2.774 anggota Kementerian Kesehatan dan 101 anggota Angkatan Bersenjata Turki dipindahkan dari jabatan mereka.

Selain itu, 1.267 sivitas akademika juga dipecat sejak dekrit baru tersebut dikeluarkan, termasuk beberapa dari universitas bergengsi.

Sedikitnya 1.082 perwira polisi, termasuk mantan perwira dan yang sudah pensiun, dipecat dan dilucuti pangkat mereka sejalan dengan dekrit itu karena mereka dicurigai memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, yang dituduh oleh Ankara mendalangi upaya kudeta yang gagal pada Juli.

Lima-belas perusahaan media, termasuk Kantor Berita Dicle dan sejumlah surat kabar serta majalah ditutup berdasarkan dekrit tersebut sehubungan dengan dugaan hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam.

Dekrit itu juga menghapuskan pemilihan untuk menetapkan seorang rektor universitas sebab Presiden Tayyip Erdogan akan mengangkat langsung para rektor dari calon yang diajukan oleh Dewan Pendidikan Tinggi.

Kondisi darurat yang diberlakukan tepat setelah upaya kudeta gagal telah diperpanjang selama tiga bulan lagi sampai Januari 2017. (AFP)