Turki Tekan Stasiun Penyiaran TV dan Radio

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Olay TV memulai siarannya akhir tahun lalu dengan ambisi menjadi saluran berita nasional utama di lingkungan media Turki yang terpolarisasi. Namun, saluran televisi itu hanya beroperasi 26 hari sebelum ditutup, yang menurut redakturnya berdasarkan tekanan pemerintah.

Seorang wartawan yang mengetahui pembentukannya mengatakan kepada VOA bahwa stasiun televisi itu dibentuk sebagai kemitraan antara Cavit Caglar, yang punya izin usaha penyiaran lokal dan Huseyin Koksal seorang pengusaha pemilik modal investasi.

Kurang dari sebulan sebelum mengudara, Caglar, seorang mantan menteri dan pengusaha mundur dari kemitraan itu. Dalam pernyataannya, Caglar mengatakan ia keberatan dengan berita redaksi saluran itu yang terlalu dekat dengan partai oposisi pro-Kurdi, Partai Demokrasi Rakyat (HDP).

Meski demikian mantan pimpinan redaksi stasiun itu menuduh pejabat pemerintah sebelumnya meminta Caglar agar membuat perubahan.

Ketika Suleyman Sarilar mengumumkan dalam siaran pada Desember, saluran penyiaran itu akan dihentikan, ia mengindikasikan Caglar “mendapat tekanan dari pemerintah” untuk mengubah sikap redaksinya dengan mengganti penyiar dan reporter saluran itu dengan wartawan yang pro-pemerintah.

VOA tidak bisa menghubungi Caglar, tetapi dalam wawancara dengan harian Turki. Haberturk ia menyangkal tekanan pemerintah dan mengatakan keputusannya untuk mundur dari kemitraan itu merupakan keputusannya sendiri.

Olay TV memulai siarannya dengan harapan akan menambah keragaman media Turki dan berencana meliput semua partai utama tanpa bias.

Kepemimpinan Turki sebelumnya menekan hampir seluruh media independen atau oposisi dengan menutup kantor berita, mengajukan gugatan hukum, penangkapan atau mengganti dewan penasihat.

Menurut organisasi HAM, Human Rights Watch, stasiun-stasiun TV atau radio yang laporannya mengecam pemerintah menghadapi denda dan sanksi dari otoritas media independen Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (RUTK).

Turki masih menjadi salah satu negara yang memenjarakan wartawan dan tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan berbicara dikritik secara luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.