Turki-Twitter akan Kembali Berunding

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Turki akan mengadakan perundingan babak kedua dengan eksekutif Twitter bulan depan di Dublin, lapor media lokal, Kamis (24/4).

Otoritas telekomunikasi Turki mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pejabat dari perusahaan yang berbasis di San Fancisco itu bulan ini, setelah pemerintah mencekal Twitter pada Maret selama dua pekan.

Pertemuan kedua dijadwalkan pada pekan kedua Mei untuk dihadiri oleh para pejabat dari Otoritas Informasi dan Teknologi Turki serta kantor perdana menteri, lapor televisi CNN-Turk.

Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuduh Twitter – yang memiliki hampir 12 juta pengguna di Turki – tidak membayar pajak di sana, mendesak perusahaannya untuk membuka kantor perantara.

Twitter tidak mengindahkan langkah tersebut, menolak membuka sebuah kantor di suatu negara yang mencoba mencekalnya, dan menolak tuntutan penghindaran pajak.

Mereka mengatakan penjualan iklan di Turki ditangani melalui reseller yang membayar pajak yang relevan.

Pemerintah Turki juga menuduh Twitter mengabaikan “ratusan perintah pengadilan” untuk menghapuskan tautan yang dianggap ilegal.

Twitter pada Minggu memblokir dua akun yang digunakan untuk menyebarkan tuduhan korupsi terhadap pemerintah Erdogan dan kalangan dekatnya, sebuah langkah yang dilakukan setelah perundingan selama beberapa hari dengan para pejabat Turki. (AFP)