UEA Tidak Jadi Ajukan Resolusi DK PBB Penghentian Pemukiman Israel di Palestina

SATUHARAPAN.COM – Amerika Serikat meminta Uni Emnirat Arab (UEA) untuk menunda mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (20/2) sebuah rancangan resolusi yang menuntut Israel segera menghentikan semua kegiatan pemukimannya di wilayah Palestina yang diduduki.

Alasaannya, karena Washington sedang mencoba menengahi kesepakatan antara kedua pihak, Axios melaporkan pada Minggu (19/2) mengutip pejabat AS dan Israel.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mulai mencari solusi untuk menghindari pemungutan suara di DK PBB pekan lalu ketika dia bertemu Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed, di Washington, Axios melaporkan mengutip sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan pada 14 Februari: “Sekretaris dan Menteri Luar Negeri membahas perkembangan regional baru-baru ini, seperti kebutuhan orang Israel dan Palestina untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan memulihkan ketenangan.”

Blinken kemudian berbicara dengan Menlu UEA selama akhir pekan dan "meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum UEA bergerak maju dengan resolusi di New York," lapor Axios mengutip sumber yang berpengetahuan.

Pada hari Sabtu, diplomat top AS kemudian berbicara dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menurut Departemen Luar Negeri. Dia "menegaskan kembali komitmen AS terhadap solusi dua negara yang dirundingkan dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungannya."

Dia juga menekankan “kebutuhan mendesak bagi Israel dan Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang memulihkan ketenangan dan penentangan kuat kami terhadap tindakan sepihak yang akan semakin meningkatkan ketegangan.”

Pada hari Minggu, UEA mengatakan kepada DK PBB bahwa mereka tidak akan mengadakan pemungutan suara pada hari Senin pada rancangan resolusi yang mengutuk dan menuntut penghentian kegiatan pemukiman Israel di wilayah Palestina, Reuters melaporkan mengutip catatan yang dikirim UEA ke rekan-rekan dewan.

Catatan itu mengatakan, menurut Reuters: “Mengingat pembicaraan positif antara pihak-pihak, kami sekarang sedang mengerjakan draf PRST (sebutan untuk pernyatan resmi presidensial yang diajukan ke dewan) yang akan mengumpulkan konsensus… Oleh karena itu, tidak akan ada pemungutan suara pada draf resolusi pada hari Senin. Sebagian besar bahasa dalam PRST akan diambil dari draf resolusi.”

Kesibukan upaya diplomatik ini terjadi setelah pemerintah Netanyahu baru-baru ini mengesahkan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan sepekan sebelumnya mengumumkan rencana untuk membangun rumah baru di permukiman yang sudah mapan.

Rancangan resolusi DK PBB, UEA akan menegaskan kembali ilegalitas pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan mengutuk setiap upaya aneksasi, laporan Reuters mengutip catatan tersebut. (Reuters/Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti