Ukraina: Dua Lagi Kapal Gandum Berhasil Melewati Koridor Laut Hitam

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan pada hari Sabtu (2/9) bahwa dua kapal lagi telah melewati koridor pelayaran Laut Hitam, sejak Rusia menarik diri dari perjanjian ekspor gandum yang didukung PBB pada bulan Juli.

“Dua kapal telah berhasil melewati ‘koridor gandum’ sementara kami,” tulis Zelensky di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Presiden tidak mengidentifikasi kapal-kapal yang terlibat atau mengatakan kapan mereka telah menyelesaikan perjalanannya. Para pejabat pada hari Jumat mengatakan dua kapal telah melewati koridor tersebut, sehingga jumlah kapal yang telah menggunakannya menjadi empat.

Zelensky mengatakan Ukraina “memulihkan kebebasan navigasi yang sesungguhnya di Laut Hitam. Kebebasan membutuhkan tekad.”

Pada hari Jumat, wakil perdana menteri Ukraina mengatakan dua kapal telah melewati koridor dari pelabuhan Pivdenny: satu berbendera Liberia, yang lain berbendera Kepulauan Marshall. Kapal-kapal tersebut membawa besi dan konsentrat besi.

Rusia telah memblokir pelabuhan Ukraina sejak menginvasi negara tetangganya pada Februari 2022, dan mengancam akan memperlakukan semua kapal sebagai target militer potensial setelah menarik diri dari perjanjian yang didukung PBB.

Sebagai tanggapan, Ukraina mengumumkan “koridor kemanusiaan” yang mencakup pantai barat Laut Hitam dekat Rumania dan Bulgaria.

Perjanjian gandum tersebut memungkinkan Ukraina, eksportir pertanian utama, mengirimkan puluhan juta metrik ton produk ke negara lain selama invasi Rusia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Senin (4/9) di resor Sochi di Laut Hitam ketika Ankara dan PBB berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian ekspor gandum.

Rusia keluar dari perjanjian tersebut pada bulan Juli setelah perjanjian tersebut berlaku selama satu tahun, dengan keluhan bahwa ekspor makanan dan pupuk mereka menghadapi hambatan dan tidak cukupnya pasokan gandum Ukraina ke negara-negara yang membutuhkan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti