Ukraina Minta Bantuan Rp 13,2 Triliun untuk Sektor Energi
PARIS, SATUHARAPAN.COM-Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan dalam sebuah konferensi bantuan internasional pada hari Selasa (13/12) bahwa Ukraina memerlukan bantuan darurat untuk sektor energinya dengan total sekitar 800 juta euro (setara Rp 13,2 triliun).
“Tentu saja itu jumlah yang sangat tinggi, tetapi biayanya lebih kecil daripada biaya pemadaman potensial,” kata Zelenskyy pada pertemuan di Paris melalui tautan video. “Saya harap keputusan akan dibuat sesuai.”
Zelenskyy mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan trafo, peralatan untuk memperbaiki kabel listrik tegangan tinggi yang rusak, serta generator dan turbin gas.
“Karena penghancuran pembangkit listrik kami oleh serangan teror (ditujukan pada Rusia-Red.), kami perlu menggunakan lebih banyak gas musim dingin ini dari yang diperkirakan,” tambahnya.
Ini akan membutuhkan impor dua miliar meter kubik gas selama musim dingin serta impor listrik utama dari tetangga UE, tambahnya.
Ukraina telah terhubung ke jaringan listrik umum Eropa sejak Juni setelah mengakhiri hubungannya dengan jaringan listrik Rusia dan Belarusia. “Generator telah menjadi sama pentingnya dengan kendaraan lapis baja dan jaket anti peluru,” tambah Zelenskyy.
Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal ,juga meminta bantuan dari 70 negara bagian dan lembaga internasional yang berkumpul di Paris untuk konferensi “Berdiri bersama Rakyat Ukraina”.
“Kami membeli dan mencari peralatan energi di seluruh dunia dan kami meminta komunitas internasional untuk membantu Ukraina,” katanya. “Mereka (Rusia) ingin menempatkan kami dalam kegelapan dan itu akan gagal, terima kasih kepada mitra kami di seluruh dunia,” tambahnya.
Moskow telah mengubah taktik sejak Oktober ketika memulai serangan udara yang menargetkan jaringan energi Ukraina, menjerumuskan jutaan orang ke dalam cuaca dingin dan gelap di awal musim dingin. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...